Cegah Kerusuhan, Polda Sulsel Kerahkan 1.425 Personel untuk Demo 27 Agustus

Polda Sulsel bersama Forkopimda menggelar apel sebagai bentuk kesiapan mengawal kebebasan masyarakat menyampaikan pendapat di muka umum. Pengamanan juga disiapkan untuk mencegah terulangnya kerusuhan aksi demonstrasi pada 2025 yang berujung pada pembakaran gedung DPRD Makassar dan DPRD Sulsel.

Djuhandhani menegaskan, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak masyarakat yang wajib dijaga selama dilakukan sesuai aturan. Namun, aparat akan bertindak jika aksi berujung pada pelanggaran hukum.

"Kebebasan menyampaikan pendapat itu adalah wajib kita jaga, wajib kita kawal ketika berada pada aturan-aturan yang ada. Namun, kalau sudah melanggar aturan, tentu saja kita akan melakukan upaya-upaya pencegahan hingga penegakan hukum," ujar Djuhandhani usai memimpin apel.

Djuhandhani juga mengajak masyarakat menjaga persaudaraan dan mengedepankan nilai siri' na pacce dalam kehidupan sosial. Menurutnya, nilai tersebut penting untuk menjaga keharmonisan di tengah keberagaman masyarakat Sulsel.

"Saya yakin, dengan semangat kebersamaan, nilai-nilai siri' na pacce, serta kolaborasi yang kuat antara pemerintah, TNI-Polri, perguruan tinggi, mahasiswa, dan seluruh komponen masyarakat, kita mampu menjaga Sulawesi Selatan tetap aman, damai, bermartabat, dan kondusif," pungkasnya.

Pengerahan 1.425 personel gabungan menjadi bagian dari langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan selama aksi berlangsung. Polda Sulsel dan Forkopimda memastikan masyarakat tetap dapat menyampaikan aspirasi dengan aman dan tertib.

Pengamanan tersebut juga menjadi evaluasi atas kerusuhan aksi demonstrasi pada 2025 yang berujung pada pembakaran gedung DPRD Makassar dan DPRD Sulsel. Djuhandhani menekankan pentingnya komunikasi dan kolaborasi untuk mendeteksi serta menyelesaikan potensi persoalan sejak dini.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan Apel Silaturahmi Kamtibmas sebagai momentum memperkuat persaudaraan dan kebersamaan di Sulawesi Selatan.