Bawaslu Sulsel Temukan 16 Pemilih Palsu di Palopo

Dalam proses coklit oleh pantarlih, Saiful menyatakan pihaknya juga mengawasi. Hal ini berkaca dari pengalaman Pemilu tahun 2024 lalu.

"Karena ini, bisa saja menjadi potensi, seperti yang tadi diceritakan di awal oleh teman-teman, bahwa orangnya tidak ada tapi datang memilih. Nah, kejadian-kejadian semacam ini agar bisa kita cegah terjadi," kata Saiful.

Kemudian, ada pula beberapa kasus PSU di Kota Parepare. PSU ini berkaitan dengan data yang dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab.

Mendapati sejumlah temuan ini, Bawaslu akan terus berkolaborasi dalam mengawal setiap tahapan pada Pemilihan Serentak tahun 2024 mendatang. 

"Kami Bawaslu berharap, terkait prosedur dan mekanisme acuan kami adalah PKPU, acuan kami adalah regulasi KPU," kata Saiful.

Sementara itu, Komisioner KPU Sulsel Romy Harminto menyatakan proses coklit hampir selesai. Terkait dengan temuan Bawaslu, KPU akan mendiskusikan dan menindaklanjuti catatan evaluasi tersebut.

Romy menekankan proses coklit harus selesai secepatnya sebelum batas waktu yang ditentukan. Hal ini agar ada waktu untuk memperbaiki temuan-temuan Bawaslu.

"Yang menjadi kekhawatiran kami ketika terjadi temuan lantas sudah habis masa coklitnya itu siapa lagi yang pergi mencoklit, sementara teman-teman Pantarlih sudah habis nanti masa jabatannya," kata Romy.

Terkait masalah data, Romy mengatakan hal itu harus dipastikan secara de jure. Artinya, harus benar-benar ada dokumen pendukung yang memastikan kondisi pemilih.

Dia mengambil contoh ketika ada warga meninggal dunia. Walaupun dibuktikan dengan makam tapi tidak ada surat keterangan meninggal dunia, maka KPU tidak bisa menganggapnya tidak memenuhi syarat (TMS).

"Walaupun kami lihat kuburannya, tidak bisa kami TMS-kan karena tidak ada dokumen penunjang," kata Romy.

"Dia juga menuturkan bahwa ada warga yang mengaku suaminya meninggal dunia sehingga dianggap TMS. Rupanya, warga tersebut hanya bercerai," kata Romy.

Ketika ada warga yang terangkat menjadi anggota TNI-Polri, itu juga harus dibuktikan dengan dokumen. Begitu pun ketika pensiun, atau bahkan anak yang baru menginjak 17 tahun

"Jadi kejujuran masyarakat juga turut memperlancar proses coklit ini," kata Romy.