Bawaslu Sulsel Kaji Putusan untuk Cegah Perkara Berulang di Pemilu

Menurut Malik, memahami pertimbangan hukum dalam setiap putusan penting agar pengalaman penanganan perkara sebelumnya tidak berhenti sebagai dokumentasi semata. Hasil kajian diharapkan menjadi acuan dalam menganalisis perkara yang berpotensi muncul kembali pada Pemilu maupun Pilkada mendatang.

"Hasil kajian nantinya akan kita gunakan sekurang-kurangnya untuk menganalisis peristiwa-peristiwa atau perkara-perkara yang kemungkinan akan berulang di Pemilu maupun Pilkada yang akan datang," katanya. 

Koordinator Divisi Hukum, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu Sulsel, Andarias Duma, mengatakan kajian putusan juga diperlukan untuk membangun keseragaman penerapan hukum. Menurutnya, keseragaman tersebut penting agar seluruh jajaran Bawaslu memiliki pijakan hukum yang sama dalam menangani pelanggaran.

Andarias menilai putusan tidak seharusnya dipandang hanya sebagai produk akhir dari suatu perkara. Putusan juga perlu menjadi bahan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas penanganan pelanggaran berikutnya.

"Putusan itu bukan sekadar produk akhir, tetapi sumber pembelajaran untuk meningkatkan kualitas penanganan perkara kita," kata Andarias.

Andrias menjelaskan analisis hukum yang kuat sangat dibutuhkan dalam penyusunan kajian dugaan pelanggaran, terutama setelah proses klarifikasi. Jajaran Bawaslu harus mampu menghubungkan fakta dengan penerapan pasal serta penafsiran hukum secara tepat sehingga penanganan perkara memiliki pijakan hukum yang seragam.

"Putusan yang berkualitas lahir bukan hanya dari pemahaman terkait aturan, tetapi dari analisis hukum yang tajam, kemudian argumentasi yang kokoh, kemudian komitmen untuk menegakkan keadilan serta menjaga integritas demokrasi itu sendiri," katanya.

Berdasarkan data Bawaslu Sulsel, sepanjang Pemilu dan Pilkada 2024 terdapat 701 perkara pelanggaran yang ditangani. Jumlah tersebut terdiri atas 486 perkara pada Pilkada dan 215 perkara pada Pemilu.

Sementara itu, dalam penanganan tindak pidana Pilkada 2024, sebanyak 38 perkara berlanjut hingga tahap penyidikan dan penetapan tersangka. Dari jumlah tersebut, 22 perkara diteruskan ke tahap penuntutan dan menghasilkan 23 putusan Pengadilan Negeri. 

Selain itu, Sentra Gakkumdu se-Sulawesi Selatan juga menangani perkara hingga tingkat banding. Proses tersebut menghasilkan tiga putusan Pengadilan Tinggi.