Bawaslu Belum Putuskan Nasib 15 Camat Terkait Dukungan ke Jokowi

Azry menerangkan, Bawaslu tengah menyusun administrasi laporan soal para camat Makassar. Sejak dalam beberapa hari, mereka menerima sejumlah laporan berbeda dari masyarakat.

Bawaslu Sulsel menerima setidaknya tiga berkas aduan. Sedangkan di Bawaslu Makassar juga terdapat beberapa aduan yang masuk. Rencananya, semua aduan akan digabung dalam satu penyelidikan yang sama.

“Hari ini kita menunggu aduan yang masuk lewat Bawaslu Makassar, sambil merampungkan pemeriksaan para saksi,” ucap Azry.

Dalam video yang beredar di masyarakat, 15 camat se-Makassar tampak menyatakan dukungan ‘harga mati’ kepada Jokowi-Ma’ruf. Mereka berdiri bersama mantan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo. 

Bawaslu Sulsel, kata Azry, belum berencana meminta keterangan Syahrul. Sebab dalam laporan masyarakat, yang diadukan adalah para camat sebagai aparatur sipil negara (ASN).

“Soal itu, kita masih harus duduk membahas bersama Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu). Apakah perlu atau tidak memanggil yang bersangkutan,” Azry menambahkan.

Kasus 15 camat se-Makassar terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN. Itu diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilu serta UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

"Tidak dibenarkan ASN diikutkan sebagai pelaksana kampanye,” Azry menyatakan.

Sebelumnya, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menyatakan 'pasang badan' terhadap para camat. Wali Kota, secara pribadi, juga membantu mereka dengan menyediakan penasihat hukum.

"Saya sudah lihat videonya, tidak ada pelanggaran saya kira. Apa salahnya kalau camat mengacungkan telunjuk sambil memperkenalkan diri, saya juga biasa pidato sambil mengangkat telunjuk saya,” kata Ramdhan Pomanto pekan lalu.