Bakar Ban di Jalan, Buruh Makassar Desak Prabowo-Gibran Mundur

Ketua Serikat Pekerja Maritim Indonesia Makassar, Fikasianus Icang, mengatakan aksi tersebut merupakan respons terhadap sejumlah isu yang menjadi perhatian kelompok buruh.

"Terkait dengan aksi ini, kita merespons perjuangan kawan-kawan yang ada di Jakarta. Ada beberapa isu yang tersebar di media sosial dan kami di Kota Makassar menanggapi positif perjuangan itu," kata Fikasianus kepada wartawan di sela-sela aksi.

Menurut Fikasianus, salah satu persoalan yang disoroti adalah kualitas pendidikan yang dinilai mengalami kemunduran. Massa juga mempersoalkan kelangkaan BBM yang berdampak langsung terhadap aktivitas sehari-hari kaum buruh.

"Kami setengah mati mencari bahan bakar untuk dipakai aktivitas sehari-hari. Terjadi kemacetan di mana-mana akibat dampak kelangkaan BBM," ujarnya.

Selain pendidikan dan BBM, massa menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka menilai kenaikan harga kebutuhan pokok berdampak terhadap daya beli masyarakat, terutama buruh berpenghasilan rendah.

Fikasianus mengatakan kondisi tersebut semakin berat bagi pekerja yang pendapatannya tidak menentu. Massa juga mempersoalkan berbagai kebijakan perpajakan yang dinilai membebani masyarakat.

Ia meminta pemerintah menghadirkan solusi yang sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. "Kalau harga naik, apalagi upah buruh tidak menentu, yang hanya satu atau dua juta per bulan, tentu ini sangat kami soroti," ujarnya.

Dalam pernyataan sikapnya, massa menyampaikan lima tuntutan utama. Salah satunya mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya.

Selain itu, massa mendesak Ketua DPR RI, Kapolri, Jaksa Agung RI, dan Ketua Mahkamah Agung RI mundur dari jabatannya.

Berikut lima tuntutan yang disampaikan massa:

1. Mendesak Prabowo-Gibran mundur dari jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI.

2. Mendesak Ketua DPR RI mundur dari jabatannya.

3. Mendesak Kapolri mundur dari jabatannya.

4. Mendesak Jaksa Agung RI mundur dari jabatannya.

5. Mendesak Ketua Mahkamah Agung RI mundur dari jabatannya.