Bahas APBD 2020, Ini 5 Program Prioritas Pemprov Sulsel

01 Jul 2019, 15:59 WIB

IDN Times/Didit Hariyadi

Makassar, IDN Times - Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Hayat Gani menyebutkan ada lima prioritas untuk pembangunan di Sulawesi Selatan.

Kelima prioritas itu adalah; sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan, infrastruktur dan ketahanan pangan yang kuat, pengembangan pariwisata, serta reformasi birokrasi tentang layanan publik.

"Perencanaan APBD harus sesuai kebutuhan masyarakat," kata Abdul Hayat saat membuka acara sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019, tentang Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 di Makassar, Senin (1/7).

1. Pemprov Sulsel ingin semua program harus ditindaklanjuti

IDN Times/istimewa

Dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Abdul Hayat menginginkan agar semua program harus ditindaklanjuti, tidak hanya sebatas rencana semata. "Harus dieksekusi mulai penganggarannya hingga pelaksanaan kegiatan," ujar dia.

Dengan begitu, lanjut dia, Pemprov bisa mempertanggungjawabkan semuanya secara akuntabel. "Jadi apa yang kita kerjakan itu bisa terukur," tutur Abdul Hayat.

2. Jangan banyak diskusi

IDN Times/Didit Hariyadi

Setelah penganggaran untuk semua program dilaksanakan maka organisasi perangkat daerah (OPD) harus melakukan eksekusi cepat. Abdul Hayat meminta agar perangkat OPD jangan hanya kebanyakan diskusi saja.

"Penganggarannya pun harus tepat, mudah-mudahan satu atau dua bulan kedepan kita bisa melakukan percepatan " tambahnya.

3. Tak ingin ada pelanggaran di lingkup Pemprov Sulsel

IDN Times/Didit Hariyadi

Abdul Hayat menginginkan agar tak terjadi lagi pelanggaran di lingkup Pemprov Sulsel. Oleh karena itu ia senantiasa mengingatkan masing-masing OPD melakukan penyelewengan. Bahkan ia mengatakan, Pemprov Sulsel akan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Tujuan kita kan menciptakan pemerintahan yang bersih," ucap dia.

Meski begitu, Pemprov Sulsel tidak memungkiri saat ini di Pemerintah Kabupaten Soppeng diduga melakukan mark-up belanja incinerator dan Kabupaten Wajo juga diduga ada pungutan liar dalam penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB).