ASN Pemkot Makassar Berikrar Netral di Pemilu 2024

ASN Pemkot Makassar berikrar menjaga dan menegakkan prinsip netralitas dalam melaksanakan fungsi pelayan publik, baik sebelum, selama maupun sesudah pelaksanaan Pemilu Tahun 2024. ASN menghindari konfliik kepentingan, tidak melakukan praktik-praktik intimidasi, dan ancaman kepada seluruh elemen masyarakat, serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu.

Berikutnya, ASN enggunakan media sosial secara bijak, tidak dipergunkaan untuk kepentingan pasangan calon tertentu, tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong. Selanjutnya, menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun, yang dilanjutkan dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh peserta.

Danny mengatakan masyarakat bisa melaporkan ASN yang tidak netral. Mereka memiliki struktur masyarakat yang bukan hanya RT/RW, melainkan ada kelompok masyarakat.

"Kita punya Bassi Barania, punya dewan lorong, punya lokal influencer, itu banyak yang melapor ke saya," kata Danny.

Sanksi bagi ASN yang melanggar netralitas sudah jelas diatur dalam undang-undang. Sanksi tersebut diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Asas Netralitas ASN.

Dalam aturan tersebut, pelanggaran netralitas ASN dapat berupa pelanggaran kode etik maupun pelanggaran disiplin. Sanksi pelanggaran kode etik berupa sanksi moral, dapat juga dikenakan sanksi administratif berupa sanksi disiplin.

"Belum ada, sanksi tegas nanti dilihat, BPKSDM jelas sekali, ada aturan, sampai sanksi penurunan pangkat, pemecatan ada, ingat dulu camat-camat yang terlibat, itu kan dipecat," kata Danny.