Antisipasi Krisis Pangan, ASN di Sulbar Diwajibkan Bercocok Tanam

Masalah ketersediaan pangan, menurut Akmal Malik, akan menjadi agenda utama yang dihadapi setiap pemerintahan di tengah perubahan iklim global dan cepat. Selain itu, ancaman resesi ekonomi dikhawatirkan mengancam ketersediaan pangan dunia.

Karena itu, Akmal Malik menjelaskan, untuk menjaga stabilitas di tengah masyarakat harus ada kepastian dan jaminan dari pemerintah terkait ketersediaan kebutuhan pangan bagi warganya.

"Stabilitas di tengah masyarakat, seperti kondisi sosial, ketertiban dan keamanan satu daerah baru bisa terwujud salah satunya jika pasokan pangan terjaga dan terjamin. Makanya, fokus kami salah satunya membuat Sulbar ini mandiri pangan," kata Akmal Malik.

Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini menjabarkan, salah satu upaya agar semua pihak di Sulbar ikut terlibat dalam menguatkan ketahanan pangan daerah, aparatur pemerintahnya juga harus memberi contoh.

"Hitungannya sederhana, kalau setiap OPD secara kolektif dengan ASN-nya mengelola dengan menanam jagung, misalnya di lahan seluas 5 Hektare, dengan rata-rata produksi 6,5 ton per hektare, dengan jumlah 36 OPD, maka realisasi panennya bisa mencapai seribu ton lebih. Belum lagi hasil dari lahan yang digarap petani. Ini nilai ekonomisnya sangat besar," Akmal menerangkan.

Realisasi program mandiri pangan di Sulbar, menurut Akmal, akan dimasukkan dalam perencanaan pembangunan daerah 2023. Ia pun mulai melakukan sosialisasi kepada semua OPD terkait pengelolaan lahan pertanian untuk tanaman produktif. Sehingga setiap OPD bisa terlibat aktif.

"Untuk pelaksanaannya, kami mendorong agar semua OPD bisa kreatif. Program di 2023 terkait lahan kelola pertanian bisa jalan tanpa harus membebani APBD. Program ketahanan pangan di tiap OPD bisa jalan, tapi tidak mengganggu fungsi pokok dari tiap perangkat daerah yang ada," kata Akmal.