Anggaran Penanganan COVID-19 di Sulsel Baru Terpakai Rp146 Miliar

01 Jul 2020, 10:42 WIB

Ashrawi Muin

News

Channel

Add as Preferred source

Anggaran Penanganan COVID-19 di Sulsel Baru Terpakai Rp146 Miliar

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah. Humas Pemprov Sulsel

Makassar, IDN Times - Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah mengungkapkan sejauh ini anggaran penanganan COVID-19 di daerahnya sudah terealisasi senilai Rp146 miliar. Jumlah itu belum setengah dari total anggaran Rp500 miliar yang disiapkan oleh Pemerintah Provinsi lewat recofucing APBD 2020.

Nurdin berdalih, anggaran belum banyak terpakai karena selama ini pemerintah menerima banyak bantuan yang masuk dari berbagai pihak.

"Sulsel walau pun refocusing Rp500 miliar, setengah saja belum terpakai. Karena rasa gotong royong tinggi di Sulsel," kata Nurdin Abdullah di Makassar, Rabu (1/7).

1. Anggaran difokuskan pada tiga hal

Ilustrasi Alat Kesehatan (IDN Times/Hana Adi Perdan)

Pemprov bersama DPRD Sulsel, sebelumnya mengalokasikan ulang anggaran dari berbagai sektor untuk penanganan pandemik COVID-19. Anggaran difokuskan untuk tiga kegiatan prioritas.

Yang pertama, untuk penanganan kesehatan dan keselamatan sebesar Rp291,741 miliar. Sejauh ini yang terpakai sebanyak Rp130 miliar. Kedua, untuk penyediaan jaring pengaman sosial sebesar Rp24,801 miliar, dengan realisasi Rp 16,301 miliar.

Sementara yang ketiga adalah untuk penanganan dampak sosial ekonomi sebesar Rp183 miliar namun belum terpakai.

2. Anggaran penanganan COVID-19 diawasi Inspektorat dan Kejati

Ilustrasi uang. IDN Times/Ita Malau

Nurdin mengatakan, realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 di Sulsel menerapkan prinsip akuntabilitas dengan pendampingan langsung dari Inspektorat dan Kejaksaan Tinggi. Pendampingan ini, termasuk pada penyaluran berbagai bantuan yang masuk melalui Pemprov Sulsel.

Dia pun menegaskan bahwa anggaran besar yang tersedia saat ini tidak dapat menuntaskan penanganan COVID-19 tanpa komitmen masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan dengan penuh disiplin dan tanggung jawab.

"Kasus positif terus melonjak di Sulsel karena masyarakat yang sudah jenuh tinggal di rumah, keluar tidak mengindahkan protokol kesehatan. Hasilnya kita lihat kasus per hari terus meningkat," katanya.

3. Pemprov diminta maksimalkan pengawasan anggaran COVID-19

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah. IDN Times/Istimewa

Menurut catatan Polda Sulsel, ada beberapa titik rawan korupsi pada penanganan COVID-19. Pertama, dalam sistem pengadaaan barang dan jasa. Kedua, penyelenggaraan bantuan sosial, filantropi sumbangan pihak. Ketiga, pemulihan ekonomi nasional.

Koordinator Korsupgah KPK Wilayah VIII, Dian Patria, meminta pemprov memaksimalkan pengawasan pada penggunaan anggaran COVID-19 agar tepat guna dan tepat sasaran sebagaimana arahan dari Presiden RI Joko Widodo.

"Jangan sampai ada mark-up dalam pengadaan alat kesehatan dan sebagainya," kata Dian.