Aktivis Dukung Larangan Beri Uang ke Anjal dan Pengemis di Makassar

Yani menyebut fatwa tersebut sangat mendukung Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar. Perda itu juga mengatur larangan memberi uang kepada anak jalanan, gelandang, dan pengemis. 

"Sebelumnya pernah diterapkan di Kota Makassar dan sukses mengurangi anjal dan gepeng. Hanya saja mungkin karena sudah lama ini perda sehingga agak kendor. Baru lagi mulai diterapkan," ujar Yani.

Menurut Yani, perda tersebut memang harus ditegakkan mengingat fenomena anjal dan gepeng sudah sangat meresahkan. Tak sedikit dari mereka adalah orang-orang yang dieksploitasi pihak tertentu. 

Dengan begitu, memberikan uang kepada mereka hanya akan membuat mereka semakin malas. Di KPAJ, kata Yani, anak-anak jalanan justru dibina dan diajarkan untuk tidak meminta-minta uang.

"Mungkin orang-orang memberi uang ke mereka karena kasihan tapi kami secara kemanusiaan bergerak karena peduli. Fatwa MUI ini juga pasti sudah melalui berbagai pengkajian," katanya. 

Menurut Pengamat Kebijakan Publik Universitas Hasanuddin, Adnan Nasution, fatwa MUI Sulsel itu bisa berjalan efektif dan efisien apabila disosialisasikan baik melalui media sosial maupun media mainstream. Selain itu, pemerintah dan para ulama juga harus ikut serta dalam menyosialisasikan. 

"Seharusnya pemerintah bekerja sama dengan para ulama dari beberapa organisasi muslim untuk menyampaikan dari masjid ke masjid. Kalau itu bisa tersosialisasi dan sampai ke masyarakat, saya pikir orang menyumbang ke anjal dan gepeng bisa zero," kata Adnan.

Dia menegaskan bahwa MUI tidak mengharamkan bersedekah. Hanya saja memberikan uang kepada anjal dan gepeng dianggap akan menyebabkan masa depan mereka makin rusak.

"Mereka tidak masuk sekolah untuk bekal masa depan mereka sehingga fatwa MUI mengharamkan untuk merusak mindset para anak jalanan," katanya.

Adnan mengatakan implementasi Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 selama ini tidak berjalan efektif dan efisien. Hal itu karena perda ini tidak disosialisasikan secara masif.

"Orang-orang yang memberi uang ke anak jalanan, itu biasanya juga adalah orang yang berasal dari luar Makassar atau wisatawan lokal atau dari daerah yang kebetulan masuk ke Kota Makassar. Selain itu, masyarakat Makassar yang tidak tersentuh aturan itu tidak tahu," katanya.

Kalaupun mereka tahu, lanjut dia, mereka cenderung lebih mengedepankan tentang sedekah yang diwajibkan dalam Islam. Karena itu, perlu adanya sosialisasi masif.

"Mudah-mudahan kalau ada kerja sama antara pemerintah dengan ulama, bisa memungkinkan secepatnya tidak ada lagi yang bersedekah dengan anak-anak jalanan yang ada di lampu merah atau tempat lain," katanya.