Airlangga Mundur, Semua Rekomendasi Pilkada Golkar di Sulsel Batal

13 Agu 2024, 09:46 WIB

Kader senior Golkar Sulsel Arfandy Idris. (Dok. Sekretariat DPRD Sulsel)

Makassar, IDN Times - Legislator DPRD Sulawesi Selatan asal Partai Golkar Arfandy Idris menyatakan pengunduran diri Ketua Umum Airlangga Hartarto berdampak pada kandidat usungan Golkar di pemilihan kepala daerah serentak. Semua rekomendasi yang telah dikeluarkan Airlangga, termasuk di Sulsel, otomatis batal.

Arfandy mengatakan, DPP Golkar mesti segera berkonsolidasi karena agenda pilkada serentak semakin dekat. Salah satunya dengan menetapkan ulang rekomendasi calon usungan di setiap daerah.

"Jadi kalau saya ini harus segera dikonsolidasikan supaya ada kepastian dari partai, karena semua rekomendasi itu batal, karena kepemimpinan sudah berubah, berganti," kata Arfandy kepada wartawan di Makassar, Senin (12/8/2024).

1. Pemberian rekomendasi harus sesuai mekanisme partai

Bakal pasangan calon Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi saat bertemu Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, di Jakarta, Rabu (7/8/2024). (Dok.Istimewa)

Arfandy juga berharap DPP Partai Golkar mengevaluasi pemberian rekomendasi untuk kandidat di sejumlah daerah. Sebab sebelumnya Airlangga Hartarto diangggap mengabaikan mekanisme partai.

Mekanisme yang dimaksud adalah kandidat mesti melewati seleksi dari tingkat daerah, baik itu kabupaten/kota maupun provinsi. Bukan ditetapkan sepihak oleh ketua umum dengan mengabaikan kader di daerah.

"Harus dikembalikan mekanisme, proporsinya sesuai dengan juklak (petunjuk pelaksanaan) yang telah dikeluarkan DPP. Karena Golkar ini partai yang segala sesuatunya sudah ada pengaturannya. Tidak boleh sepihak begitu," ucap Arfandy.

"Selama ini kepentingan ketua umum menetapkan sesuatu tanpa melalui mekanisme yang ada," dia menambahkan.

2. Berharap tidak banyak perubahan dari rekomendasi yang sudah dikeluarkan Airlangga

Ilustrasi pemilihan kepala daerah (pilkada) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Arfandy menyinggung pemberian rekomendasi untuk sejumlah daerah di Sulsel. Menurut dia, ada baiknya rekomendasi yang sudah dikeluarkan sebelumnya tidak banyak berubah. Namun dia menekankan soal pentingnya mematuhi mekanisme partai.

"Kita berharap bahwa tidak banyak perubahan dari rekomendasi yang ada supaya mempercepat kesiapan partai Golkar menghadapi Pilkada," kata dia.

3. Kader menolak jika rekomendasi dikeluarkan sepihak

Kader senior Golkar Sulsel Arfandy Idris. (Dok. Sekretariat DPRD Sulsel)

Salah satu rekomendasi yang dipersoalkan Arfandy adalah untuk Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi di Pemilihan Gubernur Sulsel 2024. Menurut dia, pemberian rekomendasi itu tidak melalui mekanisme di tingkat DPP I Golkar Sulsel.

Arfandy berharap proporsi DPD I dikembalikan dalam penetapan ulang rekomendasi bakal calon gubernur Sulsel. Tak masalah jika rekomendasi kembali diberi untuk Sudirman-Fatma, selama melalui mekanisme yang berlaku di partai.

"Jadi bukan menolak orang, tetapi mau dikembalikan pada mekanismenya. Kalau sesuai mekanismenya kader pasti akan taat dan tunduk. Tetapi kalau dia tidak melakukan sesuai mekanisme kader tidak akan tunduk, mau siapa dia," Arfandy menekankan.

"Pasti kader melakukan perlawanan, karena kader Golkar ini terbiasa dengan aturan mainnya. Dia tidak bisa dipaksa."