Makassar, IDN Times - Sebanyak 60 persen dari sekitar 8.400 koperasi di Sulawesi Selatan tidak menjalankan usahanya, menurut data Dinas Koperasi dan UKM Sulsel per akhir tahun 2022.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Ashari Fakhsirie Radjamilo dalam kegiatan Ngobrol Bareng OPD di Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (7/2/2023). Jika dihitung, maka ada sekitar 5.040 koperasi yang aktif.
"60 persen itu tidak aktif, ngos-ngosan," kata Ashari.
Salah satu faktor yang membuat banyak koperasi tidak aktif adalah ketidakpercayaan anggota terhadap pengelola. Hal ini diketahui Dinas Koperasi dan UKM setelah menanyakan langsung kepada staf, anggota hingga ke pengelola.
Ashari mencontohkan, ada 10 orang anggota koperasi yang dikelola 3 orang yakni ketua, sekretaris dan bendahara. Anggota yang biasanya membayar iuran per bulan justru tidak percaya terhadap pengelolanya sehingga koperasi itu mundur.
"Kadang tidak aktif, namanya ji dikenal tapi tidak berjalan. Itu kadang berlaku di koperasi konvensional. Tetapi KSP (koperasi simpan pinjam) cukup maju. Malah ada beberapa koperasi yang bukan cuma lingkup provinsi tapi itu ada lingkup nasional," kata Ashari.
Pemahaman seperti itu, kata Ashari, harus dihilangkan agar tidak menjadi momok. Karena itu, pihaknya berupaya menggiatkan kembali aktivitas koperasi ini.
"Kami ada diklat terhadap teman-teman koperasi dalam pengelolaan. Yang perlu kita tumbuhkan adalah kepercayaan dari anggota terhadap pengelola koperasinya. Kenapa bisa macet karena ketidakpercayaan," kata Ashari.
Kendati demikian, Ashari memastikan tidak ada koperasi yang bermasalah. Sejauh ini, semua koperasi masih baik hanya terganjal pada ketidakpercayaan anggota.
"Sampai saat ini tidak ada saya dapat laporan koperasi yang bermasalah. Kami komunikasi terus sama mereka," kata Ashari.
Di samping itu juga, Dinas Koperasi dan UMKM mendorong Lembaga Penyalur Dana Bergulir (LPDB) untuk koperasi dan UMKM. Ashari mengaku pihaknya siap memfasilitasi, apalagi pihaknya mengajukan proposal ke Kementerian Koperasi dan UKM terkait hal tersebut.
"Lembaga penyalur dana bergulir (LPDB). Selama ini yang ditangani hanya koperasi tidak mausk di UKM. Tapi saya berharap supaya LPDB juga melayani UKM," katanya.