Achmad Yurianto Tanggapi Soal Marak Penolakan Rapid Test di Makassar

08 Jun 2020, 11:38 WIB

Ashrawi Muin

News

Channel

Add as Preferred source

Achmad Yurianto Tanggapi Soal Marak Penolakan Rapid Test di Makassar

IDN Times/Humas BNPB

Makassar, IDN Times - Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19, Achmad Yurianto, angkat suara soal maraknya kasus penolakan rapid test di Makassar, Sulawesi Selatan. Yuri menyebut bahwa tidak ada jaminan orang bebas COVID-19 dari hasil rapid test yang negatif.

Yuri menjelaskan soal itu melalui grup WhatsApp berisi wartawan. Dia menanggapi soal maraknya fenomena warga memblokir jalan dan membentangkan spanduk di pemukiman agar petugas tidak bisa datang menggelar rapid test.

"Diagnosa pasti COVID-19 adalah pemeriksaan antigen dengan PCR (Polymerase Chain Reaction). Rapid test hanya mengetahui apakah ada respon antibodi yang timbul akibat adanya antigen virus COVID-19," kata Yuri, dikutip IDN Times, Senin (8/6).

1. Tidak ada jaminan untuk hasil rapid test

Pj Wali Kota Makassar Yusran Jusuf meninjau rapid test di Paotere Makassar, Rabu (3/6). Humas Pemkot Makassar

Salah satu alasan warga menolak rapid test karena mereka menilai bahwa hasilnya tidak akurat. Belum lagi karena mereka termakan isu-isu lain. Hal ini juga diamini Yuri karena hasil rapid test memang tidak menjamin seorang positif atau negatif COVID-19.

Di beberapa negara Eropa, kata Yuri, rapid test tidak digunakan. Mereka justru lebih mementingkan protokol kesehatan.

"Tidak ada jaminan bebas COVID-19 untuk hasil rapid maupun PCR negatif. Yang pasti belum terinfeksi, bisa saja setelah itu terinfeksi. Beberapa merk rapid test COVID-19 ternyata juga memberikan hasil positif pada infeksi DBD," katanya lagi.

2. Melawan COVID-19 harus dilakukan bersama

Kunjungan Gugus Tugas pusat ke posko Gugus Tugas COVID-19 Sulsel di Makassar, Minggu (7/6). Humas Pemprov Sulsel

Pemerintah memang telah menyatakan bahwa COVID-19 merupakan penyakit yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Pemerintah juga telah menerapkan konsep pentahelix di mana ada lima unsur yaitu pemerintah, pengusaha, akademisi, media, dan masyarakat untuk bersama-sama menghadapi COVID-19.

"Pandemik COVID-19 sebagai bencana nasional. Artinya pentahelix harus melawan bersama dengan komando pemerintah. Saat ini, semua daya upaya dikerahkan untuk melawan COVID-19. Salah satu wujud konkrit adalah dibentuk gugus tugas pada berbagai level dan merealokasi, merefocusing anggaran pembangunan untuk melawan COVID-19" kata Yuri.

3. Masyarakat kembali diingatkan untuk menerapkan protokol kesehatan

Suasana salat Jumat pertama di Masjid Al Markaz Al Islami Makassar Sulsel, Jumat (5/6). Dok. IDN Times

Lebih lanjut, Yuri mengingatkan bahwa hingga saat ini Indonesia bahkan dunia belum menemukan vaksin untuk COVID-19. Meski begitu, masyarakat harus tetap bangkit dan tidak boleh menyerah. Caranya yaitu dengan tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga imunitas dan rajin berolahraga.

"Perubahan ini butuh waktu dan peran semua tokoh panutan masyarakat. Tetapi basisnya adalah keluarga. Ini bukan hanya gerakan birokrasi, tetapi gerakan masyarakat. Ingat pentahelix kekuatan kita, pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, juga media," kata Yuri.