Abdul Hayat Berpotensi Kembali Jadi Sekprov Sulsel

24 Jun 2024, 21:26 WIB

Ashrawi Muin

Eks Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan, Abdul Hayat Gani. (IDN Times/Istimewa)

Intinya sih...

BKN menerbitkan surat Nomor 4160/B-MP.02.01/SD/D.III/2024 ke Pj Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan terkait status kepegawaian Abdul Hayat.
BKN menyinggung amar Putusan Perkara Nomor 12/G/2023/ PTUN.JKT yang menyatakan Abdul Hayat wajib dikembalikan statusnya.
BKN menyatakan bahwa Abdul Hayat masih aktif dan dapat diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, serta gaji PNS dapat dibayarkan.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Makassar, IDN Times - Abdul Hayat Gani berpotensi kembali menjadi Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan setelah Badan Kepegawaian Nasional (BKN) menerbitkan surat Nomor 4160/B-MP.02.01/SD/D.III/2024. Surat tersebut ditujukan untuk Pj Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Zudan Arif Fakrulloh.

Surat tersebut merupakan tanggapan terkait status kepegawaian Abdul Hayat. Surat itu ditandatangani Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN, Aris, Windiyanto, di Jakarta pada 20 Juni 2024.

Berdasarkan surat tersebut, maka Abdul Hayat berpotensi kembali ke jabatan lamanya. Setidaknya, ada tiga poin yang merujuk ke arah hal tersebut.

1. Abdul Hayat masih aktif dan belum berusia 60 tahun

Abdul Hayat saat masih menjabat Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan. (Dok. Humas Pemprov Sulsel)

Pada poin pertama, BKN menyinggung perihal amar Putusan Perkara Nomor 12/G/2023/ PTUN.JKT tanggal 17 April 2023. Amar putusan itu menyatakan bahwa Abdul Hayat wajib dikembalikan status, kedudukan, harkat, dan martabatnya semula.

"Hal ini telah sesuai dengan data kepegawaian yang bersangkutan dalam aplikasi SIASN yang tercatat sebagai PNS aktif," demikian isi poin pertama pada surat itu.

Pada poin ketiga, BKN menyatakan bahwa Abdul Hayat masih aktif dan belum berusia 60 tahun. Dengan demikian, dia dapat diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan catatan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 882/09/2023 tanggal 28 April 2023 telah dibatalkan.

Kemudian pada poin ketiga, BKN menyampaikan apabila Abdul Hayat telah diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, maka gaji PNS yang bersangkutan dapat dibayarkan.

2. Pemprov siap tindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku

Ilustrasi suasana di lobi Kantor Gubernur Sulsel. IDN Times/Asrhawi Muin

Terkait isi surat tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Sukarniaty Kondolele, enggan berkomentar banyak. Namun dia menyatakan pihaknya siap mengikuti apapun keputusan BKN sebagaimana aturan yang berlaku.

"Intinya semua akan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku," kata Sukarniaty kepada IDN Times, Senin (24/6/2024).

3. Kepres pemberhentian Abdul Hayat telah batal

Ilustrasi hukum (IDN Times/Mardya Shakti)

Abdul Hayat diberhentikan dari jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada masa gubernur Andi Sudirman Sulaiman. Dia diberhentikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 142/TPA Tahun 2022 tentang Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada 30 November 2022.

Kepres itu ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 821.25/61/2022 pada 13 Desember 2022 tentang Pengangkatan Abdul Hayat dalam jabatan Analis Pengembangan SDM Aparatur.

Tak terima diberhentikan, Abdul Hayat mengajukan gugatan terhadap kepres tersebut. Pada 9 Januari 2023, dia mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Akrhinya, pada 17 April 2023, terbitlah amar Putusan Perkara Nomor 12/G/2023/ PTUN.JKT yang menyatakan Kepres tersebut batal.