18 Jalan di Makassar Terlarang bagi Alat Peraga Kampanye Pilkada

26 Sep 2020, 14:26 WIB

ANTARA FOTO/Abriawan Abhe

Makassar, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar menetapkan sejumlah lokasi yang tidak boleh dipasangi atribut atau alat peraga kampanye (APK) pada Pilkada Makassar 2020.

Penetapan area terlarang bagi APK tertuang dalam Keputusan KPU Makassar bernomor 340 Tahun 2020. Aturan itu juga memuat lokasi mana saja yang dapat dipasangi alat peraga.

"Pengecualian pada wilayah yang tidak diperbolehkan untuk dipasang atribut alat peraga kampanye," bunyi poin A dalam surat yang dikirim Komisioner KPU Makassar Endang Sari kepada jurnalis, Sabtu (26/9/2020).

1. APK dan bahan kampanye dilarang ditempel di sejumlah fasilitas umum

Penetapan pasangan calon Pilkada Makassar. Dok. KPU Makassar

Dalam surat itu ada delapan tempat atau fasilitas umum yang dilarang ditempeli APK dan bahan kampanye yang berlangsung sejak 26 September hingga 5 Desember 2020.

Lokasi itu antara lain tempat ibadah dan halamannya, gedung atau fasilitas milik pemerintah, lembaga yang berhubungan pendidikan seperti gedung dan sekolah. Berikutnya, tempat atau lokasi yang teracantum peringatan larangan pemasangan reklame. Kemudian jalan-jalan protokol, melintang di atas jalan, tempat atau lokasi yang menghalangi rambu-rambu lalu lintas.

Larangan juga berlaku pada jalan bebas hambatan, sarana dan prasaran publik, tiang lampu listrik, tiang lampu traffic light, dan tiang telepon. Begitu juga dengan tiang trotoar dan taman kota, pohon dan tanaman pelindungan lainnya.

2. Ini 18 jalan yang terlarang bagi APK

Petugas kepolisian berjaga di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (3/9/2020). (ANTARA FOTO/Abriawan Abhe)

Berikut ini 18 jalan di Kota Makassar yang wajib steril atau terlarang bagi pemasangan alat peraga kampanye di Pilkada 2020:

Jalan Jendral Sudirman
Jalan Jendral Ahmad Yani
Jalan Penghibur
Jalan Haji Bau
Jalan Somba Opu
Jalan Pasar Ikan
Jalan Ujung Pandang
Jalan Riburane
Jalan Nusantara
Jalan Tentara Pelajar,
Jalan Gunung Bawakaraeng
Jalan Ratulangi
Jalan Alauddin
Jalan Urip Sumoharjo
Jalan Bandang
Jalan Veteran
Jalan AP Pettarani
Jalan Perintis Kemerdekaan

3. Bawaslu belum memastikan sanksi bagi pelanggar APK

Kantor Balaikota Makassar (IDN Times/Sahrul Ramadan)

Meski sejumlah jalan terlarang bagi pemasangan APK, belum jelas apa sanksi tegas kepada pasangan calon di Pilkada yang melanggar. Badan Pengawas Pemilu Makassar mengatakan, sejauh ini sanksinya baru sebatas penertiban.

"Pasti penertiban setelah dikoordinasikan dengan pemerintah kota (Makassar)," kata Ketua Bawaslu Makassar Nursari saat dihubungi terpisah.