10.900 Jemaah Umrah Makassar Batal Berangkat ke Arab Saudi

Selain Kota Makassar, daerah yang memiliki jemaah umrah terbanyak kedua adalah Kabupaten Gowa dengan total 3.738 jemaah. Menyusul Kabupaten Bone dengan total 2.726 jemaah. Khusus di Makassar, dijelaskan Kaswad, pihaknya berkoordinasi dengan jajaran Polrestabes Makassar untuk mendampingi travel yang menampung seluruh jemaah.

Pendampingan bertujuan memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada seluruh jemaah, agar tidak ceroboh bahkan terburu-buru hingga mendesak travel untuk segera diberangkatkan. Mengingat larangan kunjungan ke Arab Saudi hingga saat ini masih diberlakukan.

"Misalnya jemaah yang sudah punya visa tapi belum berangkat. Itu kan edukasi, pendampingan. Apalagi, Sulsel khususnya Makassar ini kan sudah punya pengalaman yang sudah cukup banyak terkait dengan umrah. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," jelas Kaswad.

Tidak hanya di Makassar, kata Kaswad, pengawasan hingga pendampingan bagi penyedia layanan jasa pemberangkatan umrah atau penyelenggara, juga bakal dilakukan di daerah lainnya di Sulsel, termasuk travel dengan jumlah jemaah sedikit. 

Di sisi lain, lanjut Kaswad, seluruh jemaah umrah yang belum diberangkatkan ke Arab Saudi, kemungkinan besar akan disiapkan jadwal keberangkatan baru. Untuk itu, Kemenag Sulsel berkoordinasi hingga ke tingkat pusat.

"Kami melakukan beberapa langkah, termasuk koordinasi dengan penerbangan bagi jemaah yang belum berangkat tapi sudah punya visa dan tiket, maka dilakukanlah reschedule, sehingga tidak rugi," ujarnya.

Begitu pun, lanjut Kaswad, dengan pihak rekanan lainnya, seperti pihak hotel atau penginapan yang menampung seluruh jemaah di Arab Saudi. Mereka diminta untuk memahami situasi dan kondisi penundaan keberangkatan jemaah Indonesia, khususnya dari Sulsel.

"Saya kira hotel-hotel di Arab Saudi juga sebagai mitra, sebagai langganan tetap harus memahami itu. Kalau terkait dengan konsumsi di sana, saya kira tidak ada masalah. Karena perusahaan di sana juga belum belanja-belanja untuk keperluan jemaah itu," ungkap Kaswad.

Kaswad menilai, kebijakan pemerintah Arab Saudi untuk menutup sementara pintu kedatangan jemaah yang ingin berkunjung, adalah langkah yang tepat. Menurutnya, bentuk perketatan yang diterapkan betul-betul untuk memastikan bahwa wabah virus corona tidak mengganggu aktivitas ibadah.

Kemenag, lanjut Kaswad, akan terus berkoordinasi dan berkonsultasi dengan jajaran pemerintah pusat untuk memastikan, kapan larangan tersebut akan dicabut. Mengingat, kebijakan Arab Saudi hanya bersifat sementara.

"Secara substansi penundaan sementara itu sesungguhnya semata-mata untuk mencegah penyebaran virus. Itu yang sebenarnya paling pokok. Tidak ada tujuan lain, itu yang memang betul-betul utama. Karena ini terkait dengan jaminan perlindungan jiwa dan keamanan. Kita menghormati keputusan itu," terang Kaswad.