Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For
You

1.377 Siswa di Makassar yang Tak Terdaftar di Dapodik Dapat Dispensasi

Data jumlah siswa di Makassar yang tidak terdaftar dapodik, Kamis (23/1/2025). IDN Times/Ashrawi Muin
Data jumlah siswa di Makassar yang tidak terdaftar dapodik, Kamis (23/1/2025). IDN Times/Ashrawi Muin
Intinya sih...
  • 1. 1.377 siswa di Kota Makassar yang sebelumnya tidak terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) mendapatkan dispensasi untuk melanjutkan pendidikan.
  • 2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar menegaskan bahwa kejadian serupa tidak boleh terulang di masa depan dan berjanji untuk memperbaiki sistem pendataan.
  • 3. Wali Kota Makassar menyebut masalah Dapodik ini sebagai dampak dari perpindahan siswa yang tidak terkontrol, menyebabkan lonjakan jumlah siswa di beberapa sekolah negeri.
Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Makassar, IDN Times - Sebanyak 1.377 siswa di Kota Makassar yang sebelumnya tidak terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) akhirnya mendapatkan dispensasi. Kebijakan ini diberikan oleh Pemerintah Kota Makassar untuk memastikan para siswa tetap bisa melanjutkan pendidikan dan mendapatkan ijazah.

Plh Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Nielma Palamba, menjelaskan dispensasi diberikan sebagai solusi atas masalah teknis dalam pendataan Dapodik yang terjadi tahun lalu.

"Sudah aman. Kami memberikan dispensasi untuk siswa yang tidak terdaftar agar tetap bisa bersekolah. Hal ini dilakukan demi kepentingan pendidikan anak-anak kita," kata Nielma, Selasa (4/2/2024).

1. Pemkot pastikan hal serupa tidak terulang

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, Nielma Palamba. (IDN Times/Ashrawi Muin)
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, Nielma Palamba. (IDN Times/Ashrawi Muin)

Meskipun dispensasi diberikan, Nielma menegaskan bahwa kejadian serupa tidak boleh terulang di masa depan. Pemerintah Kota Makassar berjanji untuk memperbaiki sistem pendataan agar lebih akurat dan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

"Kami usahakan supaya diberi keringanan atau dispensasi untuk kebijakan ini dan tahun depan supaya kita kembali ke SPM," kata Nielma.

2. Siswa bisa lanjutkan pendidikan dan dapat ijazah

Ilustrasi pendidikan. Senin (27/1/2025). Desain (IDN Times/Aditya Pratama)
Ilustrasi pendidikan. Senin (27/1/2025). Desain (IDN Times/Aditya Pratama)

Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat mengurangi kekhawatiran orang tua dan siswa yang sempat terancam bisa mendapatkan ijazah akibat masalah administrasi tersebut. Nielma mengatakan kebijakan ini tidak melibatkan pemindahan siswa ke sekolah lain, melainkan memberikan keringanan agar siswa tetap bisa bersekolah di tempat yang telah mereka pilih.

"Tidak ada yang dipindahkan. Kami hanya minta dispensasi karena sudah terlanjur dengan anak sekolah. Dalam satu kelas kan harusnya hanya 32 orang, sedangkan ini sudah lebih sehingga kami harap jangan lagi terulang," kata Nielma.

3. Kecenderungan orang tua pilih sekolah tertentu

Ilustrasi PPDB (ANTARA FOTO/Basri Marzuki)
Ilustrasi PPDB (ANTARA FOTO/Basri Marzuki)

Sementara itu, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto, menilai masalah Dapodik ini sebagai dampak dari perpindahan siswa yang tidak terkontrol. Menurutnya, permasalahan ini muncul karena banyak orang tua yang ingin memindahkan anaknya ke sekolah tertentu sehingga menyebabkan lonjakan jumlah siswa di beberapa sekolah negeri.

"Saya kira akibat dari Dapodik ini, gara-gara orang mau loncat sana-sini, akhirnya jadi ricuh," kata Danny.

Adapun siswa yang tidak terdaftar di Dapodik ini merupakan siswa kelas 7 atau kelas 1 SMP pada tahun lalu. Mereka tidak masuk melalui jalur PPDB online melainkan jalur solusi secara offline.

Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Irwan Idris
Ashrawi Muin
Irwan Idris
EditorIrwan Idris
Follow Us

Latest News Sulawesi Selatan

See More

Ombudsman Sulsel Kukuhkan Kelompok Masyarakat Peduli Maladministrasi

10 Sep 2025, 00:04 WIBNews