Gubernur Sulut Lantik Iparnya jadi Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe

Manado, IDN Times – Masa jabatan Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong), Yasti Soepredjo Mokoagow dan Wakil Bupati Bolmong, Yanny Ronny Tuuk serta Bupati Kepulauan Sangihe, Jabes Ezar Gaghana, periode 2017-2022 telah habis. Minggu (22/5/2022), Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey didampingi Wakil Gubernur Sulut, Steven O E Kandouw, melantik dua pejabat pengganti di Graha Gubernuran H. V. Worang, Manado.
Dua orang tersebut adalah Limi Mokodompit yang menjabat sebagai Pj Bupati Bolmong, serta Rinny Tamuntuan yang menjabat sebagai Pj Bupati Kepulauan Sangihe. Kedepannya, baik Limi maupun Rinny akan memegang Penjabat Bupati selama setahun, sesuai dengan Undang-Undang (UU) nomor 23 Tahun 2014 tentang Penjabat Bupati.
Sebelumnya, Limi diketahui menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulut, sedangkan Rinny diketahui menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Sulut. Selain itu, Rinny sendiri merupakan ipar dari Olly dan istri dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, Fransiscus Andi Silangen.
Meski begitu, Olly enggan berkomentar banyak saat ditanya terkait proses pengajuan nama Pj Bupati ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri). "Tidak ada, tidak ada masalah," ujar Olly.
1. Pemprov Sulut sempat ajukan 6 nama untuk posisi Pj Bupati
Olly berharap, para Pj Bupati yang baru saja dilantik bisa membawa nama baik masyarakat Sulut. “Mereka hanya menjabat, bukan dipilih, jadi jalankan pemerintahan dengan baik,” tutur Olly saat diwawancara.
Pasalnya, kedua Pj Bupati tersebut hanya akan diberi masa jabatan maksimal selama setahun, kemudian akan dievaluasi apakah masa jabatannya akan diperpanjang hingga Pilkada 2024. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut sempat mengirim 6 nama untuk masing-masing posisi Pj Bupati.
Selain Rinny, dua nama yang sempat disebut pihak Pemprov Sulut menjadi calon Pj Bupati Kepulauan Sangihe adalah Kepala Dinas (Kadis) Kebudayaan, Yani Lukas dan Kepala Biro Pemerintahan dan Otoritas Daerah Sekretariat Daerah (Setda), Weldie Ruddy Poli. Kemudian, 2 nama selain Limi yang sempat diajukan sebagai calon Pj Bupati Bolmong adalah Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah (Karo Adpim Setda) Sulut, Abdullah Mokoginta dan Karo Perekonomian Setda Sulut, Lukman Lapadengan.
Saat dikonfirmasi usai pelantikan, Olly sendiri tidak menyebut alasan pihaknya mengajukan 3 nama untuk mengisi posisi Pj Bupati. “Kami hanya mengirimkan 3 nama, yang memilih itu kan Kemendagri,” sahut Olly.
2. Pj Bupati Kepulauan Sangihe serahkan kasus tambang ke pihak berwenang
Usai melepas jabatannya, Jabes menyerahkan kinerja dan pengabdian secara penuh kepada Pj Bupati Kepulauan Sangihe, Rinny Tamuntuan. “Saya berharap bisa meningkatkan komitmen untuk memperhatikan masyarakat, apalagi tantangannya berbeda di wilayah kepulauan," kata Jabes.
Di sisi lain, Rinny mengungkapkan, tahun ini dirinya akan fokus mengerjakan program yang sudah disusun. Kemudian, ketika Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 sudah disusun, Rinny akan memikirkan program lainnya.
Saat ini, salah satu isu hangat di Kepulauan Sangihe adalah keberadaan PT Tambang Mas Sangihe (TMS) yang terus mendapatkan penolakan dari masyarakat karena diduga melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Terkait hal tersebut, Rinny menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada pihak berwajib.
“Masalah tambang kan sementara dalam proses hukum, jadi semuanya saya serahkan keputusannya kepada pihak berwenang,” tutur Rinny.
Baca Juga: Tolak Penambangan Emas di Pulau Sangihe, Warga Lapor ke Komnas HAM
3. Yasti berharap pembangunan Kawasan Industri Mongondow dilanjutkan
Hingga akhir masa jabatannya, Yasti menganggap hal yang paling penting untuk dilanjutkan adalah mewujudkan Kawasan Industri Mongondow (Kimong). Yasti menyebut, saat ini perizinan Kimong sudah berproses Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Lingkungan Hidup.
Yasti juga menyebut 80% kios sudah tersedia di Kimong, hanya tinggal menunggu perizinan. “Saya meyakini seharusnya izinnya keluar di awal Juni 2022. Harusnya di minggu kedua Mei 2022, tetapi karena terlalu banyak libur sehingga mundur,” terang Yasti.
Terkait hal tersebut, Limi menjamin pemerintahannya akan melanjutkan pembangunan Kimong. “Kami akan mendorong percepatan perizinan Kimong agar apa yang diharapkan masyarakat bisa tercapai,” ucap Limi.
Keberadaan Kimong dirasa penting karena berkaitan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik di Bolmong maupun di Sulut.
Baca Juga: Polisi Gagalkan Penyelundupan Senjata Api Semi Otomatis Uzi di Sangihe