TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Tuntut Huntap, Penyintas Gempa Donggala Jalan Kaki Temui Gubernur

Gubernur berjanji menuntaskan masalah hunian tetap 

IDN Times/Kristina Natalia

Palu, IDN Times – Puluhan warga di tiga desa di Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, menggelar aksi jalan kaki menuju Kantor Gubernur dan DPRD Sulawesi Tengah di Kota Palu, Senin (21/6/2021).

Massa menempuh jalanan sejauh 20 kilometer sebelum tiba di Kantor Gubernur, Jalan Sam Ratulangi, Palu, sekitar pukul 10.30 Wita. Di sana, mereka menuntut kejelasan soal dana stimulan maupun hunian tetap untuk korban bencana gempa bumi pada tahun 2018.

“Sampai saat ini status kami tidak jelas sementara semua persyaratan kami sudah masukkan,” kata seorang warga Desa Pesua, Erlia.

Baca Juga: Pemkab Donggala Pastikan Pembangunan Huntap Tuntas Agustus 2021

1. Tuntutan penyintas Donggala untuk gubernur Sulteng

IDN Times/Kristina Natalia

Pemerintah Kabupaten Donggala secara berathap mengosongkan hunian sementara penyintas bencana gempa, tsunami dan likuefaksi. Termasuk huntara di Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala. Karena itu, puluhan penyintas terpaksa angkat kaki.

Erlia mangatakan, penyintas menuntut pemerintah setempat memperjelas soal pemberian bantuan dana stimulan ataupun hunian tetap untuk korban bencana. Apalagi Pemkab Donggala belum memastikan hak bagi korban di Kecamatan Banawa.

“Sekarang kita sudah keluar dari huntara dan bangun rumah seadanya di tanah kami. Dulu dibilang kalau ada tanah sendiri bisa dibangunkan rumah di tanah itu, tapi nyatanya tidak ada,” tambah Erlia.

2. Massa protes dengan demo hingga menutup akses jalan

IDN Times/Kristina Natalia

Para penyintas di Desa Loli Dondo, Loli Pesua dan Loli Tasiburi sudah beberapa kali menggelar aksi protes. Pada 2019, mereka memblokir akses jalan Trans Sulawesi dari Palu menuju Donggala, dan menahan mobil dinas yang melintas.

Pada 2020, puluhan warga kembali protes dengan menutup ruas jalan di Desa Loli Pesua yang menggubungkan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah dengan Provinsi Sulawesi Barat. Jika tuntutan tidak dipenuhi, aksi serupa bakal kembali digelar.

“Bukan hanya ini kita melakukan aksi begini. Sudah banyak kali dengan harapan keinginan kami diprioritaskan. Ini sudah hampir tiga tahun pascabencana,” Erlia menerangkan.

Baca Juga: Sulteng Tunda Belajar Tatap Muka karena Vaksin Terbatas

Berita Terkini Lainnya