TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Bakal Purna Tugas, Ini Sederet Pengabdian Jusuf Kalla untuk Indonesia

Dari juru damai hingga "wajah" Indonesia di Sidang Umum PBB

IDN Times/Muhammad Khadafi

Makassar, IDN Times - Dalam hitungan hari, Jusuf Kalla akan melepas jabatan sebagai Wakil Presiden RI yang diembannya sejak tahun 2014. Sosok kelahiran Watampone, 15 Mei 1942 tersebut bahkan telah bertemu dengan Wapres terpilih, K.H. Ma'ruf Amin, di Istana Wakil Presiden, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada Jumat 4 Oktober silam. Dalam kesempatan yang sama, ia turut mengajak sang pengganti berkeliling kantor yang sudah dua kali ditempatinya.

Suami dari Mufidah Jusuf Kalla ini memang telah berusia 77 tahun. Akan tetapi masih memiliki kedudukan istimewa di kawah candradimuka politik Indonesia. Usia senja pun tak menghalanginya mengemban sejumlah jabatan di sejumlah organisasi penting. Kendati resmi melepas status sebagai RI-2 pada 20 Oktober mendatang, ayah dari empat anak dan kakek dari sepuluh cucu ini dipastikan tetap wara-wiri menghiasi pemberitaan.

Nah, berikut ini IDN Times menyajikan secuplik kisah dari karier politik Jusuf Kalla yang membentang sejak dekade 1960-an, termasuk pengalamannya bekerja untuk dua presiden berbeda.

1. Juru damai untuk sejumlah konflik horizontal sepanjang awal dekade 2000-an

ANTARA FOTO/Fikri Yusuf

Ketika Jusuf Kalla menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat pada medio 2001-2004 (Kabinet Gotong Royong di masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri), sejumlah konflik horizontal berkecamuk dan memakan korban sipil. JK, dengan kapasitasnya sebagai Menkokesra, kemudian memprakarsai sejumlah pembicaraan damai yang melibatkan pihak-pihak bertikai.

Pertama ada Deklarasi Malino I pada 20 Desember 2001, yang menjadi akhir dari konflik komunal yang mencabik-cabik kedamaian di Kota Poso sejak akhir 1998. Kedua yakni Deklarasi Malino II (13 Februari 2002), sebagai upaya menyelesaikan konflik sektarian Ambon sejak awal 1999 yang merenggut nyawa lebih dari seribu warga sipil.

Perannya sebagai juru damai kembali mencuat kala menjabat posisi Wakil Presiden untuk periode pertama masa tugas Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI (2004-2009). Ia mencetuskan kesepakatan damai antara pemerintah Indonesia dengan kelompok separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Konflik bersenjata yang sudah berlangsung sejak dekade 1980-an pun dinyatakan usai pada 15 Agustus 2005.

Baca Juga: Jusuf Kalla: Jangan Bangga Kalau Rumah Sakit Ramai

2. Memegang posisi penting di sejumlah organisasi non-politik

Dok. BNPB

Menjadi negarawan dengan latar belakang ilmu ekonomi membuat Jusuf Kalla turut memegang posisi penting di sejumlah organisasi berbasis disiplin ilmu. Ada Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Sulawesi Selatan (1985-1995) lalu Wakil Ketua ISEI Pusat pada tahun 1987 hingga 2000, jabatan yang dilepasnya sebelum masuk ke Kabinet Persatuan Nasional pimpinan Presiden Abdurrahman Wahid sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) dari 26 Oktober 1999 sampai 24 Agustus 2000.

Saat ini JK menjabat sebagai Ketua Umum di dua organisasi yakni Palang Merah Indonesia (PMI) (sejak 2009) dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) (sejak 2010). Tak lupa, beliau pun masih ditahbiskan sebagai Ketua Ikatan Alumni Univesitas Hasanuddin sejak tahun 1992.

Sedang di skala internasional, salah satu pengusaha kondang asal Sulsel ini kembali didaulat sebagai Ketua Centrist Asia-Pacific Democrats International (CAPDI) pada Oktober 2018.

3. "Wajah" Indonesia di Sidang Umum PBB selama lima tahun terakhir

ANTARA FOTO/Reuters/Carlo Allegri

Sejak kembali menjabat sebagai Wakil Presiden RI untuk masa bakti kedua (2014-2019) mendampingi Presiden Joko Widodo, Daeng Ucu' --sapaannya dari penduduk Kota Makassar-- selalu menjadi bagian dari delegasi Indonesia dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berlangsung setiap tahunnya. Mulai dari tahun 2015 hingga 2019, JK tak pernah absen ke Markas Besar PBB di New York, AS.

Beberapa kali ia berpidato di hadapan puluhan delegasi dengan tema beragam. Mulai dari capaian Indonesia dalam agenda pembangunan global (2015), masalah pengungsi (2016), penyelesaian sengketa di seluruh dunia dengan damai (2017) dan tantangan global perihal kedamaian dan konflik (2018). Yang terbaru yakni pada 27 September kemarin, JK berbicara perihal multilateralisme di atas podium PBB.

Baca Juga: 77 Foto Terbaik Jusuf Kalla Dipamerkan di Makassar

Berita Terkini Lainnya