TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

WALHI Sulsel Ingatkan Danny Pomanto Punya PR Besar Masalah Lingkungan

WALHI mendesak kepala daerah prioritaskan masalah lingkungan

Direktur Walhi Sulsel Muhammad Al Amin - Sahrul Ramadan/IDN Times

Makassar, IDN Times - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan, mengingatkan Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto dan wakilnya, Fatmawati Rusdi, agar menyelesaikan persoalan lingkungan yang sudah lama menjadi masalah. 

"Pertama persoalan banjir dan drainase Kota Makassar yang masih sangat buruk. Kedua ruang terbuka hijau yang kini menurun hingga 8 persen. Kemudian masalah sampah," kata Direktur Eksekutif WALHI Sulsel, Muhammad Al Amin dalam siaran persnya, Jumat (26/2/2021). 

1. Hak hidup masyarakat di wilayah pesisir hingga hingga pulau-pulau kecil masih bermasalah

Nelayan Pulau Kodingareng menolak kapal penambang pasir beroperasi. Dok. Walhi Sulsel

Masalah lain yang menjadi pekerjaan rumah Danny Pomanto, kata Amin, adalah hak hidup dan hak bermukim masyarakat urban dan pesisir. Kemudian, perlindungan dan ketahanan bagi masyarakat yang ada di wilayah pulau-pulau kecil. 

Agenda tersebut, jelas Amin, harus terus didorong agar menjadi prioritas untuk dituntaskan. Apalagi, Danny sudah menjabat sebagai pemimpin di Kota Makassar dalam periode kedua saat ini. 

"Danny Pomanto ke depan sepertinya harus mengerjakan ulang rencana-rencananya yang pernah ia desain pada periode pertama," ucapnya.

Baca Juga: [KALEIDOSKOP] Jalan Terjal Nelayan Kodingareng Menolak Tambang Pasir

2. WALHI sebut tiga Penjabat Wali Kota Makassar tidak prioritaskan isu lingkungan

Banjir di Perumnas Antang, Kelurahan Tamangapa, Kecamatang Manggala, Makassar. IDN Times/Sahrul Ramadan

Menurut Amin, sederet persoalan lingkungan di Makassar semestinya bisa diatasi oleh Penjabat wali kota. Namun, tambah Amin, tiga Penjabat yang ditunjuk oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah malah mengakibatkan kemunduran di berbagai sektor, termasuk lingkungan hidup.

"Sejak Makassar dipimpin oleh penjabat pilihan gubernur, masalah lingkungan hidup dan perlindungan terhadap masyarakat ekonomi lemah tidak diprioritaskan, seperti melindungi kehidupan masyarakat di pulau-pulau kecil," tegas Amin. 

Amin berpendapat, tidak ada kesinambungan program antara satu Penjabat wali kota dengan Penjabat berikutnya terkait penyelesaian persoalan lingkungan hidup dan perlindungan terhadap masyarakat rentan.

Baca Juga: WALHI Beri Kartu Kuning ke Gubernur Sulsel soal Kerusakan Lingkungan

Berita Terkini Lainnya