Karantina Parsial di Makassar Tidak Jamin Hentikan Penularan Corona
Pemkot Makassar dianggap setengah hati
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Rencana Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, menerapkan sistem karantina parsial untuk menekan jumlah orang terpapar virus corona (COVID-19) mendapat perhatian pakar kesehatan. Sistem karantina parsial itu hingga kini masih dipikirkan matang Penjabat Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb.
Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Dr Aminuddin Syam, menilai karantina wilayah tidak tepat diterapkan di Makassar. "Mestinya jangan setengah-setengah karena kalau mau memutus mata rantai (COVID-19) secara tuntas," kata Aminuddin kepada IDN Times, Jumat (27/3).
1. Pakar kesehatan beberkan kelemahan karantina parsial
Karantina parsial rencananya dilakukan pemerintah kota di wilayah-wilayah yang terdapat data pasien dengan kasus COVID-19 di Makassar. Metode ini juga dikabarkan bakal dilakukan dengan menutup akses keluar dan masuk pada pemukiman atau kompleks perumahan yang teridentifikasi ada warga dengan status positif, orang dalam pemantauan (ODP), hingga pasien dalam pengawasan (PDP).
Pemkot Makassar masih sementara memetakan pada daerah mana yang akan diberlakukan karantina parsial. Menurut Aminuddin, karantina parsial masih memungkinkan terbukanya cela atau peluang orang keluar masuk ke Kota Makassar. "Masyarakat dari luar Makassar tidak ada bisa menjamin tidak ada di antaranya yang ODP atau bahkan PDP," tutur Aminuddin.
Sebaliknya, kata Aminuddin, masyarakat dari Makassar yang justru memilih untuk keluar daerah, tidak menutup kemungkinan mereka yang telah masuk dalam daftar ODP bahkan PDP. "Apalagi ada kecenderungan masyarakat menyembunyikan statusnya baik sebagai ODP maupun PDP."
Baca Juga: Transmisi Lokal Dominasi Kasus Positif Virus Corona Terbaru di Sulsel
Baca Juga: 3 Klaster Penyebaran Corona di Makassar: Umrah, Bogor dan Ijtima Gowa