TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Pemkot Makassar Targetkan Nol Persen Kawasan Kumuh di Tahun 2020

Fokus pada 7 indikator penilaian

IDN Times/Asrhawi Muin

Makassar, IDN Times - Pemerintah Kota Makassar terus mempercepat penanganan kawasan kumuh, salah satunya melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). 

Program Kotaku sendiri merupakan salah satu program Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) untuk mempercepat penanganan pemukiman kumuh di Indonesia.

Arah kebijakan pembangunannya yaitu membangun sistem, memfasilitasi pemerintah daerah, dan memfasilitasi komunitas. Program ini akan menangani kawasan kumuh dengan membangun platform kolaborasi melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan partisipasi dari masyarakat.

Melalui program ini, Pemkot Makassar menargetkan pada tahun 2020 nanti, Kota berjuluk Bumi Anging Mammiri itu bisa merealisasikan 0 persen kawasan kumuh.

1. Luas kawasan kumuh yang tersisa 368 hektar

getlostmagz.com

Muhammad Fuad Aziz selaku Kepala Satuan kerja PPLP Kotaku Makassar menyebutkan bahwa, saat ini luas kawasan kumuh yang tersisa di Kota Makassar mencapai sekitar 368 hektare sejak di-SK -kan pada 2014 lalu. Hal itu disampaikannya usai kegiatan bertajuk penguatan kelembagaan melalui peningkatan kualitas infrastruktur yang digelar di Karebosi Condotel, Senin (21/10).

"Dari 740,10 hektare kawasan kumuh yang ada di Kota Makassar, sekarang sudah menjadi 368 hektare. Artinya, sudah 50 persen progres pengurangan kawasan kumuh yang ada," kata Fuad.

Baca Juga: 12 Potret Ruas Jalan di Makassar Tempo Dulu, Kamu Bisa Tebak di Mana?

2. Penilaian dilakukan berdasarkan 7 indikator

IDN Times/Asrhawi Muin

Fuad menyebutkan, ada 7 indikator yang mendasari penilaian kawasan kumuh. Ketujuh indikator ini yaitu kepadatan bangunan, jalan berlubang, drainase, persampahan, sanitasi, air bersih, dan produksi pembakaran.

Dengan fokus ke tujuh indikator itu, Pemkot pun terus berupaya untuk menangani kawasan kumuh, agar seluruh indikator tersebut benar-benar bisa dihilangkan.

"Sekarang, dari 7 indikator bisa terpenuhi dan bahkan banyak yang menyentuh persoalan sanitasi. Bapak Wali Kota sudah mewarning juga bahwa salah satu program terbaiknya adalah perbaikan sanitasi," kata Fuad lagi.

Baca Juga: Abaikan Saran Wapres, Pemkot Makassar Tetap Membangun PLTSa

Berita Terkini Lainnya