Pembangunan Jalur Kereta Api Trans Sulawesi Fokus Rute Barru-Pangkep

2. Pembebasan lahan belum berjalan mulus

Meski terus dikerjakan, namun persoalan pembebasan lahan untuk jalur rel kereta Sulawesi, belum dapat diselesaikan dengan baik. Pasalnya masyarakat setempat masih banyak yang menolak untuk melepas lahan miliknya. Hal ini pun mendorong agar dilakukan konsinyasi atau penitipan pembayaran ganti rugi ke pengadilan.

"Bagi masyarakat yang tidak setuju, ada jalurnya yaitu konsinyasi dan bagi masyarakat yang setuju tinggal bayar dan dilaksanakan pembangunannya," kata Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel, Firdaus Dewilmar, Minggu (1/3).

Menurut data Kementerian Perhubungan, progres pengadaan lahan di Kabupaten Barru atau arah Pelabuhan Garongkong telah mencapai 59 persen. Dari 187 bidang yang dibutuhkan, sudah ada 111 bidang yang telah dibebaskan, 24 bidang telah dititip di PN, dan 52 bidang sisanya merupakan kawasan hutan.

Untuk Kabupaten Pangkep, progres pengadaan lahan baru 8,8 persen. Dari 2.196 bidang, baru 195 bidang yang telah dibebaskan di mana terdiri dari 49 pembayaran langsung dan 146 untuk fasilitas umum jalan dan irigasi. Sementara ada 1.115 bidang yang melalui proses konsinyasi.

Sementara untuk di Kabupaten Maros, lahan yang yang dibebaskan juga masih sedikit yakni baru 14,3 persen. Dari 938 bidang yang dibutuhkan, baru 121 bidang yang dibebaskan dan ada 29 bidang yang melalui konsinyasi.