Sidang Angket Ungkap Tim Gubernur Sulsel ke Jepang dengan Uang Daerah
Seharusnya hanya Gubernur dan Wagub yang dibiayai
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Mantan Kepala Biro Umum Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Muhammad Hatta membeberkan sejumlah penggunaan APBD yang di luar ketentuan. Salah satunya biaya perjalanan dinas oleh tim pendamping Gubernur Nurdin Abdullah.
Hal itu diungkapkan Hatta pada sidang pemeriksaan Panitia Angket di DPRD Sulsel, Selasa (23/7). Dia hadir memberikan keterangan sebagai salah satu pejabat yang dicopot oleh Nurdin. Sidang angket dalam rangkaian penyelidikan terhadap sejumlah dugaan pelanggaran di Pemprov Sulsel.
Dalam persidangan, Hatta mengungkapkan tentang perjalanan dinas Gubernur Nurdin ke Jepang, pada Desember 2018. Saat itu Nurdin berangkat beserta enam orang pendamping. Perjalanan itu oleh Hatta dianggap janggal dan keliru, karena para pendamping Nurdin turut dibiayai dengan APBD Provinsi Sulsel melalui anggaran Biro Umum.
"Waktu itu jelang pemberangkatan, saya katakan bahwa yang kami bisa biayai hanya kepala daerah, karena nomenklatur yang ada di RKA (rencana kerja dan anggaran) di kami itu khusus kepala daerah dan wakil kepala daerah. Namun katanya, permintaan dari pak Gubernur untuk tetap membiayai beberapa pendamping beliau," kata Hatta.
1. Biaya perjalanan Rp282 juta di luar uang saku
Dari keterangan Hatta diketahui bahwa perjalanan Nurdin ke Jepang saat itu didampingi enam orang. Mereka berasal dari Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) -kini menjadi TGUPP- serta staf khusus Gubernur. Semuanya biaya perjalanan dibebankan kepada Biro Umum. Meski menolak, Hatta mengaku mesti memenuhi perintah atasannya.
Hatta menyebutkan, biaya perjalanan yang berisi paket tiket pesawat dan penginapan, dibebankan senilai Rp282 juta lebih. Harga paket per orang variatif, dari Rp36 juta hingga Rp56 juta. Jumlah itu di luar uang saku Rp10 juta yang juga dikeluarkan Biro Umum untuk masing-masing anggota rombongan.
"Saya menolak sampai H-1 pemberangkatan, menolak, tidak bisa membiayai itu karena di luar ketentuan. Tapi malam jam 11.30 saya dipanggil ke rumah jabatan dan diminta ketemu langsung pak Gubernur. (Dia) menyampaikan bahwa tolong fasilitasi pendamping saya," Hatta menceritakan.
Baca Juga: Panitia Angket: Tim Gubernur Ambil Alih Tugas DPRD
Baca Juga: Panitia Angket Ingin Pemeriksaan Nurdin Abdullah Digelar Terbuka