TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Pemprov Minta Rumah Sakit Mudahkan Pelayanan bagi Korban Banjir

RS diimbau tidak mempertimbangkan persoalan administrasi

Ilustrasi banjir (IDN Times/Rochmanudin)

Makassar, IDN Times - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Kesehatan meminta rumah sakit dan puskesmas memudahkan pelayanan bagi korban bencana. Fasilitas kesehatan diimbau siaga menyambut potensi banjir dan longsor, menyusul tingginya curah hujan di awal tahun 2020.

Imbauan diterbitkan Plt Kepala Dinas Kesehatan Sulsel dr Bachtiar Baso, melalui surat edaran tertanggal 3 Januari 2020. Surat ditujukan kepada seluruh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota, serta kepala maupun direktur rumah sakit se-Sulsel.

“Untuk kesiapsiagaan menghadapi dampak bencana, kami meminta kepala dinas kesehatan di setiap daerah berkoordinasi dengan rumah sakit dan puskesmas untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi korban banjir dan tanah longsor,” kata  Kadis Kesehatan kepada IDN Times di Makassar, Selasa (7/1).

Baca Juga: Duh, Sampah Plastik Menumpuk di Pintu Air Kota Makassar

1. Pemda diminta siapkan posko kesehatan di titik bencana

Dok. IDN Times/Istimewa

Seiring cuaca ekstrem yang diperkirakan melanda Sulsel pada pekan ini, Dinas Kesehatan Sulsel mengimbau pemerintah daerah agar siaga. Dinas kesehatan di tiap daerah diharapkan menyiapkan posko kesehatan jika terjadi banjir atau tanah longsor.

Dinas kesehatan di daerah juga diminta tanggap memberikan pelayanan kesehatan di posko pengungsian. Selain itu dianggap perlu menyiapkan tim reaksi cepat untuk penanganan di lapangan.

“Kita menginstruksikan setiap daerah menyiapkan TRC dan tim Rapid Health Assessment,” ucap Bachtiar.

2. Rumah sakit diminta kesampingkan masalah biaya

Ilustrasi rumah saskit. IDN Times/Irfan Fathurohman

Bachtiar mengatakan, rumah sakit dan puskesmas harus segera memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terdampak bencana. Korban bencana harus dilayani dengan mengesampingkan masalah biaya. Persoalan itu akan diselesaikan pemerintah. 

“Bagi fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada korban banjir dan tanah longsor, agar tidak mempertimbangkan persoalan administrasi,” Bachtiar menerangkan.

Baca Juga: BMKG Tepis Hoaks Anomali Hujan Deras saat Bulan Purnama

Berita Terkini Lainnya