Rekrut Panitia Pilkada, KPU Makassar Utamakan yang Melek IT
Rekapitulasi Pemilu 2019 di KPU Makassar. IDN Times/Aan Pranata
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar segera membuka rekrutmen panitia pemilihan kecamatan (PPK) untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota tahun 2020. Dalam proses seleksi, KPU bakal mengutamakan calon atau peserta yang paham dengan perkembangan teknologi informasi.
Pengumuman rekrutmen bakal disampaikan lewat situs resmi KPU Makassar pada 15 Januari 2020. Nantinya, bakal dipilih 45 orang petugas PPK untuk bertugas di pilkada. Masing-masing ada lima petugas PPK di 15 kecamatan.
“Untuk perekrutan PPK, kita sudah mulai wacanakan bahwa yang bergabung adalah mereka yang melek IT. Ini demi memperlancar kerja-kerja KPU,” kata Anggota KPU Makassar Endang Sari di Makassar, Selasa (7/1).
Baca Juga: Dicari, Panitia PPK untuk Pilkada Makassar. Ini Honornya!
1. Petugas yang gaptek penyebab rekap lambat di Pemilu 2019
Komisioner KPU Makassar, Endang Sari. IDN Times/AbdurrahmanEndang menerangkan bahwa pada Pemilu 2019 rekapitulasi di Kota Makassar termasuk yang paling lambat di Sulawesi Selatan. Selain pengaruh daftar pemilih tetap (DPT) yang besar, kondisi itu juga disebabkan kurangnya kesiapan sumber daya manusia (SDM). Pada tingkat panitia ad hoc, sebagian petugas kurang tanggap memanfaatkan perangkat teknologi.
Dari hasil evaluasi, KPU Makassar berharap ke depan PPK diisi orang-orang yang melek IT. Terlebih, ke depan Pilkada Makassar direncanakan menggunakan sistem rekapitulasi elektronik atau e-rekap.
“Kami harap yang melek IT itu yang masuk. Karena kita akan menggunakan komputer untuk proses rekap dan sebagainya,” ucap Endang.
2. KPU optimistis banyak yang berminat ikut rekrutmen PPK
ANTARA FOTO/Abriawan AbheMeski ada embel-embel syarat melek IT bagi pendaftar, KPU tetap meyakini rekrutmen PPK bakal diikuti banyak peserta. Sebelumnya, rekrutmen yang sepi pendaftar disebut akibat kurangnya sosialisasi.
Menurut Endang, banyak orang yang berminat bekerja sama dengan KPU untuk mengawal pilkada. Hanya saja, informasi tentang perekrutan panitia tidak sampai kepada mereka.
“Yang perlu kami benahi adalah sosialisasi, sehingga perekrutan bisa menjangkau masyarakat Kota Makassar dari berbagai kalangan,” kata Endang.
3. Pelaksanaan e-rekap menunggu petunjuk dari KPU RI
Rekapitulasi tingkat nasional Pemilu 2019. ANTARA FOTO/Aprillio AkbarMakassar menjadi salah satu daerah yang menyatakan kesiapan menerapkan sistem e-rekap pada pilkada serentak tahun 2020. Sistem itu rencananya bakal diuji coba di sejumlah daerah di Indonesia.
Anggota KPU Makassar Gunawan menyebut daerahnya layak menerapkan e-rekap karena ditunjang kesiapan di berbagai bidang. Terutama akses komunikasi dan internet yang menjangkau hampir semua wilayahnya. Sekarang, pihaknya tinggal menunggu aturan dan petunjuk teknis dari KPU RI.
“Makassar sangat siap. Kalau dimungkinkan, kita akan mengusulkan. Sekarang kan yang ditunggu regulasinya seperti apa, bagaimana mekanismenya,” kata Anggota KPU Makassar Gunawan Mashar melalui telepon, Kamis (2/1).
Baca Juga: Pertama Kali, Makassar Siap Gunakan e-Rekap di Pilkada
