NasDem Dukung RUU Omnibus Law Segera Disahkan
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. IDN Times/Aan Pranata
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menegaskan dukungan partainya terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Salah satunya ditunjukkan dengan mendorong DPR agar segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law.
Omnibus Law merupakan konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi suatu peraturan besar yang berfungsi sebagai payung hukum. Ada tiga RUU Omnibus Law yang diajukan Pemerintah kepada DPR, yakni RUU Omnibus Law Perpajakan, RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, dan RUU Omnibus Law Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Surya Paloh menyebut NasDem punya kepentingan agar pemerintahan Jokowi efektif dan kuat. Karena itu, wajib bagi partainya mendukung semua kebijakan yang strategis.
"Rancangan Omnibus Law yang sekarang sudah diserahkan ke DPR, itulah aspirasi sesungguhnya Partai NasDem," kata Surya Paloh saat berpidato di Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Dewan Pimpinan Wilayah NasDem se-Indonesia di Makassar, Sabtu (25/1).
Baca Juga: Ini Pasal-pasal Dalam Omnibus Law yang Dikritik Publik
1. Paloh meminta Fraksi NasDem mengawal RUU Omnibus Law
Rapat Paripurna DPR RI (IDN Times/Irfan Fathurohman)Dalam pidatonya, Paloh meminta kader partai di Fraksi NasDem agar berada di garda terdepan mengawal pembahasan RUU Omnibus Law. Dia meyakini RUU tersebut sebagai solusi untuk memperbaiki kehidupan bernegara, terlepas dari pro kontra di masyarakat.
"Kewajiban kita untuk memberi dukungan sebagaimana mestinya," ucap Paloh. "Dan perjuangan kita bersama untuk segera disahkan oleh DPR," dia melanjutkan.
2. Sejumlah aturan diakui menghambat investasi
Ilustrasi (IDN Times/Sukma Shakti)Istilah Omnibus Law ramai dibicarakan, setelah didengungkan Presiden Jokowi. Saat dilantik pada 20 Oktober 2019, Jokowi menyebut Omnibus Law sebagai solusi bagi banyaknya regulasi yang panjang dan berbelit. Aturan ini demi mendorong investasi ke Indonesia.
Menurut Paloh, memang ada sejumlah produk perundang-undangan yang menghambat pemerintah, bukannya membuat kinerja lebih maju. Dia mengakui aturan itu tidak hanya dihasilkan oleh inisiatif DPR, melainkan juga oleh Pemerintah.
Aturan yang menghambat, kata Paloh, bisa terjadi karena ada ego sektoral antar departemen. Langkah pemerintahan Jokowi menerobos berbagai aturan tersebut dinilai sudah tepat.
"NasDem berteriak setiap waktu, di mana saja, kapan saja," katanya. "Saya bicara national interest, bukan hanya satu sektor, tapi menyeluruh."
3. Ribut-ribut soal tenaga kerja akibat kurangnya sosialisasi
Aksi penolakan Omnibus Law. ANTARA FOTO/Aditya Pradana PutraSejak wacana RUU Omnibus Law mengemuka, marak penolakan masyarakat. Suara kontra antara lain disuarakan kalangan buruh.
Menurut Surya Paloh, terjadi salah persepsi, di mana Omnibus Law seakan-akan merugikan tenaga kerja. Di saat yang sama, Omnibus Law hanya diasosiasikan dengan ketenagakerjaan semata.
"Itu memang jadi kadang-kadang salah persepsi. Kadang-kadang apes saja. Sosialisasinya lemah, itu yang perlu kalian utarakan," kata Paloh saat diwawancara wartawan.
Baca Juga: Rakorsus di Makassar, NasDem Target Menang Pemilu 2024
