Makassar, IDN Times – Debat ketiga Pilkada Makassar yang digelar Jumat pagi (4/12/2020) turut menyinggung soal pemenuhan hak-hak difabel. Di Makassar ada Perda Nomor 6 Tahun 2013 dan Perwali 61/2015, tapi penyediaan layanan publik yang responsif untuk difabel belum optimal.

Calon wali kota nomor urut 2 Munafri Arifudin menyinggung Mohammad Ramdhan “Danny” Pomanto soal akses bagi difabel. Sebab selama lima tahun jadi Wali Kota Makassar, Danny dianggap tidak memerhatikan kalangan tersebut.

“Selama lima tahun, kita tidak melihat akses terbuka lebar untuk saudara-saudara kita yang difabel. Contohnya, bagaimana akses terhadap transportasi publik,” kata Appi -sapaan Munafri- pada debat yang disiarkan langsung di iNews TV, Jumat.

Appi menyebutkan masalah lain seputar pemenuhak hak difabel. Misalnya pemanfaatan jalur pedesterian atau penyediaan lapangan pekerjaan yang setara antara difabel dengan orang lain.

Menjawab soal itu, Danny Pomanto mengatakan bahwa di era kepemimpinannya, Makassar sudah pernah dinyatakan sebagai kota layak disabilitas. Namun dia menyadari bahwa persoalan difabel di kota ini belum selesai.

“Makanya dalam lima tahun kami akan menyempurnakan itu,” kata dia.

Danny Pomanto kemudian menerangkan sejumlah bentuk keberpihakannya kepada difabel. Antara lain dengan pembenahan jalur pedestrian di sejumlah titik Makassar yang mengacu pada konsep ramah difabel.

“Saat itu juga saya buat program, semua pedestrian harus ditutup. Ini adalah bagian dari jawaban teman-teman difabel,” kata Danny.

Pasangan Danny, Fatmawati Rusdi menambahkan, pihaknya menyiapkan visi restorasi kota yang infklusif untuk Makassar lima tahun ke depan. Menurut dia, visi itu berarti menyediakan kota yang nyaman untuk semua, termasuk bagi anak, perempuan, maupun difabel.

“Pembangunan jalur pedesterian, dan juga di era (Danny) keberpihakan disabilitas banyak didapatkan,” ucapnya.

Baca Juga: Artificial Intelegence, Solusi COVID-19 ala Paslon IMUN di Makassar

Baca Juga: Beda Sikap Paslon Pilkada Makassar soal Pembukaan Sekolah