Makassar, IDN Times - Masyarakat Pulau Kodingareng di Kota Makassar, menolak pemberian uang sebesar Rp1 juta dari pihak perusahaan penambang pasir laut. Menurut Syukri, salah satu warga setempat, uang diberikan sebagai ganti rugi selama warga yang sebagian besar adalah nelayan, tidak melaut.
"Kami tidak butuh ganti rugi. Yang kami mau, penambangan pasir itu berhenti," kata Syukri kepada jurnalis saat berkunjung ke Sekretariat Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar, Jumat (11/9/2020).
Syukri mengaku, pihak perusahaan hendak memberikan uang itu untuk setiap kepala keluarga di Pulau Kodingareng. Pembagiannya dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Makassar, Kamis, 10 September 2020, kemarin. Syukri menegaskan, warga tidak satupun yang mau menerima uang itu.
Menurutnya, pembagian uang dengan dalih ganti rugi, tidak akan menghalangi perjuangan warga Pulau Kodingareng untuk terus menolak kapal penambang pasir laut beroperasi di wilayah tangkap nelayan. "Perjuangan kami tidak berhenti sampai penambang pasir berhenti dan izinnya dicabut," tegas Syukri.
Syukri mengaku, sebelum kapal perusahaan penambang pasir beroperasi, dia bisa mendapatkan delapan ekor ikan tenggiri dalam sekali melaut. Jika dijual, dia bisa mendapatkan keuntungan Rp1,5 juta per harinya. Namun, setelah beroperasinya kapal di awal Februari 2020 lalu sampai saat ini, hasil laut pun semakin berkurang.
"Sekarang-sekarang ini cuman bisa dapat 1 sampai 2 ekor saja. Tapi lebih sering tidak ada sama sekali didapat. Bagaimana mau dapat air sudah keruh sekali karena ditambang," Syukri mengungkapkan dampak yang dirasakan.
Senada dengan Sukri, warga lainnya, Saskia mengatakan, aktivitas penambangan pasir sangat berdampak terhadap sektor ekonomi keluarganya. "Kebutuhan dapur tidak pernah mencukupi. Terpaksa kita harus utang lagi untuk beli beras," ucap Saskia.
Lebih lanjut Saskia mengungkapkan, dampak lain yang dialami warga selama kapal tambang pasir beroperasi adalah, banyak anak-anak warga yang terganggu pendidikannya. "Karena tidak bisa bayar uang sekolah untuk SMA. Itu lagi kalau ada biaya untuk beli kuota, bisa ikut belajar. Kalau tidak, tidak belajar," ungkapnya.
Warga mendesak agar Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah turun langsung melihat bagaimana dampak yang dirasakan warga Pulau Kodingareng selama kapal penambang pasir beroperasi. "Jangan hanya janji-janji terus mau datang. Mau lihat kami. Sampai sekarang tidak pernah datang," ucap Saskia.
Warga juga meminta agar Gubernur Nurdin Abdullah, mencabut izin pertambangan pasir di wilayah tangkap mereka. Warga menegaskan tidak akan berhenti berjuang hingga kapal penambang pergi dan berhenti beroperasi.