Palu, IDN Times - Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid mencabut aturan denda Rp2 juta terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan pada masa pengetatan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Pencabutan sanksi disampaikan Hadianto dalam rapat evaluasi PPKM Mikro di Kota Palu, Sulawesi Tengah. “Salah satu yang dibahas terkait sanksi untuk pelaku usaha yang melanggar pembatasan jam operasional hingga 21.00 WITA,” kata Hadianto, Rabu (14/7/2021).
Pengetatan PPKM Mikro di Kota Palu mulai berlaku pada 6 Juli hingga 20 Juli mendatang. Dalam sepekan pelaksanaannya, sebanyak 14 pelaku usaha didenda masing-masing Rp2 juta, sehingga total mencapai Rp28 juta. Hasil denda ini disetor ke kas daerah sebagai pemasukan untuk Pemkot Palu.
Namun, Hadianto urung menjatuhkan denda. Uang dari para pelaku usaha akan dikembalikan. “Kalau sanksi denda Rp100 ribu untuk warga yang tidak menggunakan masker juga dicabut,” jelasnya.
Hadianto mengatakan, sebagai ganti denda uang, para pelaku usaha yang melanggar wajib memberikan bantuan untuk warga Kota Palu yang terpapar COVID-19. Sedangkan untuk warga yang tidak menggunakan masker akan disanksi dengan kegiatan sosial, salah satunya membersihkan.
“Bantuannya terserah ya, nanti kita atur tetapi tidak memberatkan. Bukan berati juga sanksinya dianggap tidak berat kemudian pelaku usaha banyak yang melanggar,” terangnya.
Meskipun aturan denda uang dicabut, pemerintah Kota Palu tetap konsisten memberlakukan pembatasan jam operasional untuk pelaku usaha hingga pukul 21.00 WITA.
Menurut Hadianto, pemberian sanksi denda Rp2 juta sebenarnya efektif untuk menghentikan aktivitas keramaian. “Sama-sama kita melawan COVID-19 ini. Sebenarnya pemberian sanksi ini bukti bahwa pemerintah tegas dalam mengendalikan COVID-19,” ucap Hadianto.
“Jam 9 malam selesai dan jam 9 ke atas kita kasih kebijakan take away. Artinya tidak boleh makan di tempat,” jelas Hadianto.