Wali Kota Makassar Dorong JHT bagi Penyanyi Jalanan

22 Jul 2025, 13:05 WIB

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, berbincang dengan Ketua KPJ Makassar, Bahar Karca, di Balai Kota, Selasa (22/7/2025). (Dok. Humas Pemkot Makassar)

Makassar, IDN Times - Pemerintah Kota Makassar menyiapkan skema perlindungan jaminan hari tua (JHT) bagi Kelompok Penyanyi Jalanan (KPJ) Makassar melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Upaya ini diinisiasi sebagai bentuk perhatian terhadap pekerja seni yang selama ini menggantungkan penghasilan dari tampil di ruang publik.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyebut pelaku seni jalanan merupakan bagian penting dari wajah budaya kota yang patut dijaga dan dilindungi. Dia menegaskan perlindungan jaminan hari tua akan memberi rasa aman bagi para musisi jalanan dalam menghadapi masa depan.

"Tak sekadar bentuk penghargaan, tetapi juga upaya menjamin masa depan yang lebih aman bagi para pelaku seni," kata Munafri saat menerima audiensi dengan KPJ Makassar di Balai Kota, Selasa (22/7/2025).

1. Skema JHT disiapkan lewat program BPJS Ketenagakerjaan

Mulai bulan Mei 2025, peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki saldo JHT maksimal Rp15 juta dapat mencairkan klaim melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) (dok. BPJS Ketenagakerjaan)

Skema JHT bagi KPJ Makassar ini disiapkan lewat program BPJS Ketenagakerjaan, menyusul langkah Pemkot memperluas perlindungan sosial untuk pekerja sektor informal. Selain pekerja seni, skema perlindungan juga ditujukan untuk non-ASN, pengurus RT/RW, pengemudi ojek, hingga pedagang kecil.

Pemkot Makassar menargetkan cakupan perlindungan pekerja rentan bisa meningkat hingga 62 persen pada 2025. Masih ada sekitar 45 ribu penerima manfaat baru yang diupayakan masuk dalam program ini.

"Kita tidak boleh membiarkan ada pekerja yang tidak terlindungi. Kita ingin Makassar menjadi kota yang inklusif dan menjamin kesejahteraan semua warganya, termasuk para pekerja seni," kata Munafri.

2. KPJ Makassar sebut mayoritas penyanyi jalanan belum miliki akses jaminan sosial

ilustrasi layanan BPJS Ketenagakerjaan (dok. BP Jamsostek)

Ketua KPJ Makassar, Bahar Karca, menyebut mayoritas anggota komunitasnya belum memiliki akses jaminan sosial meski bekerja setiap hari di jalanan. Dia berharap langkah Pemkot bisa membantu para musisi mendapatkan kepastian perlindungan di hari tua.

"Kami apresiasi kepedulian pak Wali Kota, Pak Wali bisa mengakomodir kebutuhan ini. Bagi kami, jaminan hari tua bukan hanya soal masa depan, tetapi juga bentuk penghargaan atas profesi kami sebagai musisi," kata Bahar.

Bahar mengatakan KPJ Makassar lahir dan tumbuh sebagai komunitas seni jalanan yang aktif di ruang publik. Komunitas ini tak hanya tampil secara lokal, tetapi juga membangun jejaring lintas provinsi.

"Kami ingin membuktikan bahwa musisi jalanan bukan hanya hiburan, tetapi juga ruang ekspresi, perlawanan, dan penyampaian pesan sosial yang tulus dari rakyat," kata Bahar.

3. KPJ Makassar siapkan agenda mubes dan peringatan milad

Kelompok Penyanyi Jalanan (KPJ) Makassar saat audiensi dengan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Balai Kota, Selasa (22/7/2025). (Dok. Humas Pemkot Makassar)

Menjelang usia ke-19 tahun, KPJ Makassar juga tengah menyiapkan Musyawarah Besar dan peringatan milad di Taman Hasanuddin. Komunitas berharap Wali Kota bisa hadir dan melantik pengurus baru secara langsung.

Rangkaian acara peringatan akan diisi dengan penampilan musisi jalanan, diskusi seni, pemutaran film dokumenter, serta kolaborasi dengan komunitas seni dari luar Sulawesi Selatan.

"Alhamdulillah, Pak Wali merespons dengan sangat cepat dan terbuka. Kami sangat berharap beliau dapat hadir dan memberikan semangat langsung kepada para pengurus dan musisi jalanan yang selama ini bekerja keras menghidupkan budaya musik di ruang publik," kata Bahar.