WALHI Sulsel Minta KPU Masukkan Isu Lingkungan Jadi Debat Pilkada

Permintaan WALHI Sulsel, kata Arfiandi, merupakan amanat dari undang-undang. Amanat undang-undang menegaskan bahwa Partai Politik, Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon atau tim Kampanye dilarang menempelkan bahan Kampanye di tempat umum.

Hal ini diatur dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1). Tempat umum yang dimaksud yaitu tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung atau fasilitas milik pemerintah, jalan protokol atau jalan bebas hambatan, prasarana dan sarana publik atau taman dan pepohonan.

Hal ini juga telah dituangkan dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang larangan memasang Alat Peraga Kampanye di pohon yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Belum lagi banyaknya keluhan masyarakat terkait foto-foto para calon legislatif pada saat Pemilu lalu.

"Karena itu, WALHI Sulsel dan masyarakat sipil lainnya merasa penting untuk melakukan upaya mendorong kepada pihak KPU selaku pihak penyelenggara untuk mengambil langkah tegas," kata Arfiandi.

Aturan terkait larangan pemasangan APK di pohon tertuang dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Pasal 64 tentang Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Pohon. Kemudian ada juga Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Lalu ada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Kemudian, PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Selanjutnya ada Perwali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

"Dengan menetapkan sanksi berupa diskualifikasi kepada calon kepala daerah yang terbukti melakukan perbuatan pemasangan alat peraga kampanye di daerah ruang terbuka hijau," lanjut Arfiandi.

Tak hanya soal APK, WALHI juga menyoroti lebih spesifik perihal kondisi iklim yang saat ini semakin memprihatinkan. Ditambah lagi ancaman bencana ekologi yang semakin mengintai.

Untuk itu, WALHI merasa KPU selaku pemangku kewenangan dalam kontestasi demokrasi yang diselenggarakan 5 tahun sekali ini juga ikut menyertakan isu lingkungan dalam debat nantinya.

"Saat ini situasi lingkungan hidup Sulawesi Selatan mengalami kerentanan bencana ekologi akibat daya dukung dan daya tampung yang berada di situasi kritis," kata Arfiandi.

Ketua KPU Sulsel, Hasbullah, mengungkapkan, surat rekomendasi yang disampaikan ke KPU mengenai hal tersebut akan diteruskan ke Bawaslu Sulsel. Rekomendasi ini untuk memasukkan isu lingkungan ke panel debat kandidat.

"KPU akan mengupayakannya karena hal itu juga menjadi konsen pertama nantinya sebagai penguatan dalam debat nantinya," kata Hasbullah.