Komisi VII DPR Soroti Hambatan Pengembangan Kawasan Industri di Sulsel
- Komisi VII DPR menyerap aspirasi Sulsel dan menyoroti seaplane serta jalan tol sebagai prioritas konektivitas untuk mendukung ekonomi, pariwisata, industri, dan UMKM.
- Pengembangan kawasan industri Sulsel masih terhambat perizinan, tata ruang, pertanahan, serta ketidaksinkronan RTRW pusat-daerah; isu ini dibahas dalam penyusunan RUU Perindustrian.
- Gubernur Andi Sudirman meminta dukungan pusat berupa insentif daerah, pengembangan industri, konektivitas, dan bantuan UMKM karena kebutuhan pelaku usaha masih besar.
Makassar, IDN Times - Komisi VII DPR RI menyoroti pengembangan industri dan konektivitas di Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam kunjungan kerja reses di Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (9/10/2026). Sejumlah persoalan yang dibahas meliputi pengadaan seaplane, pembangunan jalan tol, insentif daerah, hingga dukungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, mengatakan kunjungan tersebut bertujuan menyerap aspirasi pemerintah daerah sekaligus mengidentifikasi kendala yang membutuhkan tindak lanjut kementerian terkait.
Menurutnya, Sulsel memiliki potensi besar sebagai penggerak perekonomian Indonesia Timur. Potensi tersebut perlu didukung pengembangan berbagai sektor, termasuk industri, UMKM, dan pariwisata.
"Kita tahu Sulawesi Selatan ini memiliki potensi yang sangat-sangat luar biasa ya, terutama penggerak ekonomi Indonesia Timur ya, menjadi hub untuk Indonesia Timur juga," kata Evita.
1. Konektivitas jadi perhatian Komisi VII DPR
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, saat kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI di Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (9/10/2026). IDN Times/Asrhawi Muin Evita menyebutkan salah satu persoalan yang disampaikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkaitan dengan pengadaan seaplane. Meski anggaran telah tersedia, pelaksanaannya masih terkendala sejumlah proses.
Pembangunan jalan tol juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Evita sempat menyebutkan bahwa Kabupaten Bulukumba memiliki keindahan pariwisata namun perjalanan darat ke sana dari Makassar terlalu lama.
Karena itu, peningkatan konektivitas diharapkan dapat mendukung aktivitas ekonomi dan pengembangan potensi daerah. Komisi VII pun akan menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi pemerintah daerah kepada kementerian terkait untuk ditindaklanjuti.
"Apa yang menjadi kendala Pemprov maupun Pemkot yang tadi disampaikan kepada kami, ini menjadi pekerjaan rumah kita, Komisi VII, untuk membicarakan dengan kementerian-kementerian terkait di Jakarta," katanya.
Saat ditanya mengenai persoalan yang menjadi prioritas untuk segera direspons, Evita secara khusus menyebut pengembangan seaplane dan jalan tol.
"Infrastruktur laut yang tadi seaplane maupun tol," katanya.
2. Komisi VII soroti hambatan pengembangan kawasan industri
Ilustrasi kawasan industri. pulauintan.com Selain konektivitas, pengembangan kawasan industri di Sulsel turut berkaitan dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perindustrian. Evita mengatakan persoalan perizinan, tata ruang, dan pertanahan masih menjadi kendala yang kerap ditemui dalam pengembangan kawasan industri di berbagai daerah.
Menurutnya, ketidaksinkronan aturan tata ruang antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk persoalan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), perlu menjadi perhatian dalam penyusunan regulasi.
"Jadi sebenarnya kayak kaset kusut, Pak, yang kita dengar itu-itu saja. Nah, bagaimana undang-undang ini ke depan tentunya menjadi solusi daripada permasalahan-permasalahan yang ada," katanya.
Penyusunan RUU Perindustrian harus dicermati secara hati-hati agar mampu menjawab kebutuhan pelaku industri dan pengelola kawasan industri. Dia berharap regulasi tersebut menjadi solusi tanpa menimbulkan persoalan baru.
3. Gubernur Sulsel minta insentif daerah dan bantuan UMKM
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. (IDN Times/Asrhawi Muin) Sementara itu, Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, menyampaikan sejumlah kebutuhan daerah kepada rombongan Komisi VII DPR RI. Aspirasi tersebut mencakup konektivitas, insentif daerah, pengembangan industri, serta bantuan bagi pelaku UMKM.
Menurutnya, dukungan pemerintah pusat diperlukan untuk memperkuat pengembangan usaha masyarakat di Sulsel. Pemprov Sulsel telah memberikan berbagai bantuan kepada UMKM, tetapi kebutuhan dukungan masih cukup besar.
"Kita ingin ada sharing untuk daerah, termasuk juga bagaimana ada bantuan-bantuan terkait masalah UMKM-UMKM kita, karena ini banyak sekali kita sudah bantu tapi memang jumlahnya tidak sedikit," kata Sudirman.
Dia berharap potensi dan kebutuhan Sulsel dapat diakomodasi dalam kebijakan pemerintah pusat ke depan. Dengan demikian, pengembangan industri dan UMKM di daerah dapat memperoleh dukungan yang sesuai dengan kebutuhan.
"Termasuk bagaimana mendorong Sulawesi Selatan ini menjadi sesuatu yang bisa di-incorporate dalam aturan-aturan nanti yang ke depannya," katanya.
