Biaya Haji 2027 Makassar Bisa Lebih Mahal, Kemenhaj Tunggu Keppres
- Pemerintah dan Komisi VIII DPR menyepakati rata-rata BPIH 2027 Rp98,4 juta, dengan Bipih tanggungan jemaah Rp54,6 juta serta subsidi pemerintah sekitar Rp3,2 juta per orang.
- Pelunasan rata-rata diperkirakan Rp23 juta setelah setoran awal, saldo nilai manfaat, dan subsidi diperhitungkan; pembiayaan berasal dari pembayaran jemaah 55,50 persen serta nilai manfaat 44,50 persen.
- Jemaah Embarkasi Makassar berpotensi membayar lebih tinggi karena biaya penerbangan dan jarak, sementara besaran final per embarkasi masih menunggu Keppres; hotel disebut berkategori bintang 4-5.
Makassar, IDN Times - Pemerintah memberikan subsidi sekitar Rp3,2 juta per jemaah untuk penyelenggaraan ibadah haji 2027. Subsidi ini menjadi salah satu komponen yang membantu menekan biaya yang harus dibayarkan jemaah, meski total biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) mengalami kenaikan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Selatan, Ikbal Ismail, mengatakan pemerintah dan Komisi VIII DPR RI telah menyepakati rata-rata BPIH 2027 sekitar Rp98,4 juta per jemaah. Sementara itu, biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang menjadi tanggungan jemaah rata-rata sebesar Rp54,6 juta.
"Makanya tahun ini jemaah haji sangat bersyukur karena biaya haji tahun ini turun dari tahun kemarin, ada subsidi pemerintah Rp3,2 juta," kata Ikbal saat diwawancarai di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (9/10/2026).
Meski demikian, biaya pelunasan yang harus dibayarkan jemaah asal Sulawesi Selatan masih menunggu kepastian. Sebab, angka pelunasan sekitar Rp23 juta yang disepakati pemerintah dan DPR RI merupakan rata-rata nasional, bukan besaran final untuk setiap embarkasi.
1. Pembayaran jemaah bersumber dari dua komponen
Ilustrasi. Jemaah haji di Jembatan Jamarat, Mina, Arab Saudi (IDN Times/Umi Kalsum) Ikbal menjelaskan pembiayaan haji 2027 bersumber dari dua komponen, yakni pembayaran langsung jemaah dan nilai manfaat pengelolaan dana haji. Pembayaran jemaah mencakup 55,50 persen dari total biaya, sedangkan 44,50 persen sisanya berasal dari nilai manfaat.
Dari rata-rata Bipih sebesar Rp54,6 juta, jumlah yang perlu dilunasi jemaah diperhitungkan setelah dikurangi setoran awal sebesar Rp25 juta dan saldo nilai manfaat pada rekening virtual sekitar Rp3,4 juta. Pemerintah juga memberikan subsidi sekitar Rp3,2 juta per jemaah.
"Dari Rp54 juta itu yang dibiayai dari sumbernya jemaah haji dikurangi Rp25 juta, terus dikurangi lagi virtual account di tabungan jemaah Rp3,4 juta, terus subsidi pemerintah ada Rp3,2 juta per jemaah," kata Ikbal.
Pemerintah menerapkan skema pembiayaan tersebut untuk meringankan biaya yang ditanggung jemaah. Dengan demikian, pembayaran jemaah haji pada 2027 diharapkan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.
2. Biaya jemaah Makassar berpotensi lebih tinggi
Ilustrasi jemaah haji. (IDN Times/Umi Kalsum) Meski rata-rata pelunasan Bipih 2027 diperkirakan sekitar Rp23 juta, jemaah asal Makassar berpotensi membayar lebih tinggi dibandingkan jemaah dari sejumlah embarkasi lain. Perbedaan ini berkaitan dengan komponen biaya penerbangan dan jarak menuju Arab Saudi.
Ikbal mengatakan, pemerintah akan menetapkan besaran biaya haji untuk setiap embarkasi melalui Keputusan Presiden (Keppres). Karena itu, jemaah masih harus menunggu keputusan tersebut untuk mengetahui biaya yang perlu dibayarkan.
"Karena ini baru rata-rata pembayaran jemaah haji pengurusannya Rp 23 juta, nanti kami menunggu keputusan presiden. Keputusan presiden nanti mencakup biaya haji per embarkasi," katanya.
Dia mencontohkan biaya penerbangan dari Makassar ke Jakarta saja sekitar Rp3 juta. Karena itu, biaya pelunasan jemaah Embarkasi Makassar berpotensi berbeda dari angka rata-rata nasional.
"Jadi nanti Aceh lebih murah daripada Makassar, lebih murah dari embarkasi lain, karena Aceh lebih dekat dari Saudi. Makassar nanti agak tinggi makanya yang disepakati kemarin rata-rata se-Indonesia, nanti di keppres sudah termaktub per embarkasi," katanya.
3. Hotel jemaah di Makkah dan Madinah disebut berbintang 4 dan 5
Ilustrasi Jemaah Haji (Dok. Kemenag) Ikbal juga menyebut kualitas akomodasi jemaah haji pada 2027 diharapkan semakin baik walau pembayaran turun . Hotel yang digunakan jemaah di Makkah dan Madinah disebut berada pada kategori bintang 4 dan bintang 5.
"Kualitas malah Insyaallah lebih baik. Hotel-hotel kita di sana, baik di Madinah maupun di Makkah, itu bintang 4 dan bintang 5," katanya.
Ikbal menjelaskan, komponen biaya haji mencakup biaya penerbangan yang diperkirakan sekitar Rp43 juta, akomodasi hotel di Makkah dan Madinah, serta konsumsi jemaah di dalam maupun luar negeri. Selain itu, biaya tersebut juga mencakup pelaksanaan manasik haji.
"Itulah komponen biaya haji yang kami ajukan ke DPR kemarin. Alhamdulillah, seluruhnya sudah disetujui," kata Ikbal.
