Wajib Pilah Sampah di Makassar, WALHI Sulsel Minta Edukasi Dimatangkan

Di balik dukungannya, WALHI meminta Pemkot Makassar menjelaskan secara terbuka apakah kebijakan pemilahan sampah berkaitan dengan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) atau Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Menurut Rahmat, jika sampah hasil pemilahan nantinya menjadi bahan bakar pembangkit listrik, pemerintah perlu menjelaskan manfaat yang akan diterima masyarakat.

"Apakah program pilah sampah itu berkait dengan rencana proyek PSEL yang hendak dibangun pemerintah yang kerjasama PT Sarana Utama Synergy (PT. SUS)? Pertanyaan ini harus dijawab dengan jujur oleh Pemkot Makassar," katanya.

Dia menilai masyarakat berpotensi menjadi pemasok utama bahan baku pembangkit listrik melalui sampah yang mereka pilah. Karena itu, menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan skema kompensasi sebagai bentuk keadilan, misalnya melalui insentif atau manfaat ekonomi lainnya.

"Proyek PSEL itu saat dioperasikan akan mengandalkan sampah sebagai sumber listrik. Sampah-sampah di kota ini akan dibakar untuk menghasilkan listrik. Listrik itu akan dijual ke PLN, lalu PLN menjual listriknya ke masyarakat," kata Rahmat.

Menurut Rahmat, jika demikian, program pilah sampah yang dijalankan Pemkot Makassar bertujuan untuk menyukseskan proyek listrik PSEL. Dia menilai masyarakat Kota Makassar akan menjadi pemasok bahan dasar bagi pembangkit listrik tersebut.

"Pertanyaannya, apakah warga Makassar akan mendapat kompensasi seperti diskon pembayaran listrik tiap bulan ataukah ada kompensasi lain? Kompensasi itu harus dipahami sebagai kerangka keadilan," katanya.

WALHI juga menilai penghentian praktik open dumping di TPA Tamangapa memang menjadi kebutuhan mendesak dari sisi lingkungan. Namun, proses peralihannya tidak boleh mengabaikan warga yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas di sekitar TPA.

"Jangan sampai perubahan sistem pengelolaan sampah justru menghilangkan sumber penghidupan masyarakat tanpa menyediakan alternatif ekonomi yang layak," kata Rahmat.

Menurutnya, pemerintah perlu menyerap aspirasi masyarakat yang tinggal di sekitar TPA sejak tahap perencanaan. Dengan begitu, proses transisi menuju sistem pengelolaan sampah yang baru dapat berjalan secara adil.

Rahmat menilai tantangan terbesar penerapan kebijakan tersebut terletak pada proses sosialisasi yang masih terbatas. Dia mengatakan perubahan perilaku masyarakat tidak bisa dibentuk hanya melalui pengumuman atau aturan yang diterapkan dalam waktu singkat.

"Salah satu tantangan pemilahan sampah ini karena pemerintah secara tiba-tiba membuat kebijakan dan prosesnya terlalu singkat, sehingga proses sosialisasinya tidak efektif," katanya.

Selain menjelaskan kewajiban memilah sampah, menurut Rahmat, edukasi juga harus menunjukkan manfaat nyata yang bisa diperoleh masyarakat. Dengan begitu, beban perubahan perilaku tidak sepenuhnya dibebankan kepada warga.

"Jadi, jangan seluruh beban perubahan perilaku dibebankan kepada masyarakat. Pemerintah juga harus menunjukkan bahwa sistem di belakang masyarakat benar-benar siap," katanya.

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, WALHI mengusulkan agar pemerintah menempatkan tenaga edukator di setiap RT. Mereka diharapkan tidak hanya menyampaikan informasi mengenai pemilahan sampah, tetapi juga mengajarkan keterampilan mengolah sampah organik maupun anorganik.

"Tiap RT harus ada tenaga edukator yang punya keahlian dalam pengolahan sampah. Fungsi edukasi itu menanamkan kultur bersih lingkungan dan transfer keterampilan dalam pengelolaan sampah," kata Rahmat.