Tersangka Korupsi Dana Hibah Pilkada Makassar Diserahkan ke Kejati

Kasus yang menyeret dua tersangka terkait dugaan penyalahgunaan dana hibah Pemerintah Kota Makassar kepada KPU setempat senilai Rp60 miliar. Dana itu dianggarkan untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau Pemilihan Wali Kota Makassar tahun 2018.

Dicky menerangkan, kasus ini bermula saat ditemukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pilkada Makassar yang tidak direalisasikan dan pungutan pajak yang tidak disetorkan ke kas negara. Misalnya, biaya jasa yang belum dibayar ke penyedia jasa, honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang belum dibayar, dan pajak bulan November 2017-Oktober 2018 belum disetor ke kas negara.

Dicky mengungkapkan, hasil pemeriksaan tim Inspektorat Kota Makassar menemukan adanya kekurangan kas tunai sekitar Rp5,8 miliar. Adapun hasil pemeriksaan Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU juga menemukan indikasi kas tekor sebesar Rp5,6 miliar. 

“Kami telah memeriksa puluhan saksi, dari KPU Makassar, rekanan KPU, PPK, PPS, saksi ahli inspektorat, saksi ahli Kemendagri, dan audit BPKP tentang dugaan Tipikor Pilwali Makassar 2018,” ujar Dicky. 

Dalam kasus dugaaan korupsi, dua tersangka diancam hukuman 20 tahun penjara dan denda maksimal Rp1 miliar. Ini sesuai pasal yang disangkakan oleh penyidik Polda Sulsel.

Masing-masing, Pasal 2 ayat (1) Subs Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1.

Dugaan korupsi hibah dana Pilwali Makassar ini berawal dari permintaan Wali Kota Makassar periode 2014-2019 Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto. Dia meminta pertanggungjawaban dana hibah untuk Pilwalkot Makassar yang dianggarkan pada tahun 2017, untuk perkiraan empat pasangan calon. 

Pada kenyataannya, Pilwalkot Makassar 2018, hanya diikuti satu pasangan calon sehingga melebihi anggaran yang telah disiapkan. Wali kota petahana, Ramdhan Pomanto yang berpasangan Indira Mulyasari dianulir oleh putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN). 

“Anggaran awal Rp60 miliar untuk empat pasangan calon. KPU Makassar minta lagi tambahan dana sebesar Rp25 miliar, tapi kami tidak kasih, dana tersebut sudah melebihi dari cukup. Jika inspektorat menghitung, Rp 40 miliar saja sudah cukup untuk Pilwalkot Makassar 1 paslon saja, makanya saya perintahkan inspektorat periksa mereka,” ujar Danny, beberapa waktu lalu.