Survei CRC: 88,8% Warga Makassar Tolak Pemilu 2024 Ditunda

31 Mar 2022, 12:34 WIB

Ilustrasi surat suara Pemilu 2024. (IDN Times/Melani)

Makassar, IDN Times - Hasil survei lembaga Celebes Research Center (CRC) menunjukkan bahwa mayoritas warga Kota Makassar tidak setuju penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

CRC menggelar survei di Makassar pada 17-27 Februari 2022. Respondennya sebanyak 600 responden warga pemilik hak pilih yang tersebar secara proporsional di 15 kecamatan.

"Survei memotret bagaimana kecenderungan pemilih Kota Makassar dalam menentukan pilihannya dalam Pemilu Legislatif," kata Direktur Eksekutif CRC Herman Heizer, lewat siaran persnya, Kamis (31/3/2022).

1. Cuma sebagian kecil yang setuju Pemilu diundur

Direktur Eksekutif lembaga survei Celebes Research Center (CRC). IDN Times/Abdurrahman

CRC menjadikan isu penundaan Pemilu 2024 sebagai salah satu materi survei. Responden ditanyai pendapatnya soal wacana yang beredar, yakni penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden, Wakil Presiden, dan DPR di semua tingkatan untuk 2-3 tahun.

Hasilnya, 88,8 persen responden menjawab tidak setuju. Hanya 11,2 persen yang menjawab setuju dengan penundaan Pemilu 2024 serta perpanjangan masa jabatan presiden.

Responden dipilih secara acak dengan cara multistage random sampling. Responden diwawancarai secara tatap muka, dengan toleransi kesalahan (margin of error) 4 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

"Survei merekam bagaimana respons pemilih Makassar terhadap wacana penundaan Pemilu yang berimplikasi pada perpanjangan masa jabatan Presiden, Wakil Presiden dan DPR di semua tingkatan," dia melanjutkan.

2. Masih banyak orang tidak tahu Pemilu digelar Februari 2024

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)

Soal awareness pelaksanaan Pemilu 2024, survei menunjukkan baru 57 persen pemilih di Kota Makassar yang tahu bahwa Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden akan digelar pada Februari 2024.

Sedangkan untuk Pemilihan Gubernur dan Walikota/Bupati yang digelar pada November 2024, baru 55,5 persen pemilih yang mengetahuinya.

"Menjadi tugas KPU, Pemerintah, partai-partai politik dan semua pihak terkait untuk
menyosialisasikan gelaran hajat demokrasi bersejarah di sisa waktu dua tahun ke depan," kata Herman.

3. Figur caleg jadi dasar pengambilan keputusan

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Mardya Shakti)

Soal kecenderungan pemilih dalam menentukan pilihan, survei menunjukkan bahwa 70,8% pemilih lebih mempertimbangkan figur caleg sebagai dasar pengambilan keputusan pilihan. Hanya 20,3% pemilih Kota Makassar yang menyatakan lebih mempertimbangkan partai sebagai dasar pengambilan keputusan pilihan.

Menarik untuk dicermati, kecenderungan semacam ini berlaku hampir merata di semua
konstituen partai-partai. Termasuk partai yang selama ini dipersepsi sebagai partai yang
konstituennya memiliki party identification (Party ID) yang kuat, seperti PDIP dan PKS

"Kecenderungan pemilih lebih dipengaruhi figur caleg ketimbang partai, membuat fenomena split voting akan berpeluang besar terjadi, di mana pilihan pemilih untuk memilih anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota tidak linear berasal dari partai yang sama," Herman menerangkan.

Pernyataan itu didukung hasil survei, yakni 75,8% pemilih menyatakan pilihan partai bisa berbeda di tiap tingkatan karena tergantung figur-figur calegnya. Hanya 14,7% pemilih Kota Makassar yang menegaskan akan memilih partai yang sama di semua jenjang tingkatan.