Surat MA Tak Sampai ke Bupati Gowa, Ternyata Ditahan Kurir

Senior Manajer Kesekretariatan Regional 6 PT Pos Indonesia, Sri Endarti Halim, mengatakan dokumen yang diterima Pos Indonesia pada 2 September 2026 ternyata tidak pernah diantarkan ke alamat tujuan.

Berdasarkan hasil investigasi internal, dokumen tersebut justru ditahan oleh seorang oknum kurir mitra. Alasan dokumen itu ditahan hingga kini masih belum diketahui.

"Dokumen tersebut ternyata ditahan oleh seorang oknum kurir mitra dan tidak diantarkan ke alamat tujuan, dengan alasan yang hingga kini belum jelas," kata Sri dalam keterangannya kepada IDN Times, Kamis (8/10/2026).

Pos Indonesia kemudian meluruskan informasi sebelumnya mengenai keberadaan surat tersebut. Perusahaan juga menyampaikan permohonan maaf kepada MA sebagai pengirim, Bupati Gowa sebagai penerima, serta Pengadilan Agama Sungguminasa yang sempat disebut dalam pemberitaan terkait dokumen tersebut.

Kasus ini sebelumnya menjadi sorotan setelah Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang menduga ada upaya sabotase dalam proses penyampaian surat MA yang berkaitan dengan perkara hukum yang dihadapinya.

Temuan internal Pos Indonesia mengenai surat yang ditahan oleh oknum kurir membuat dugaan tersebut kembali menjadi perhatian. Namun, Pos Indonesia belum menyimpulkan adanya sabotase karena motif penahanan dokumen tersebut belum diketahui.

Oknum kurir mitra yang diduga menahan surat tersebut telah dinonaktifkan. Langkah itu dilakukan untuk memudahkan pemeriksaan lebih lanjut terhadap yang bersangkutan.

Pos Indonesia juga menyatakan siap menyerahkan hasil pemeriksaan internal beserta data pendukung kepada Polda Sulawesi Selatan untuk membantu proses hukum dan mengungkap motif di balik penahanan dokumen tersebut.

"Pos Indonesia siap berkolaborasi dengan menyerahkan hasil pemeriksaan internal beserta data pendukung kepada Polda Sulawesi Selatan, serta mendukung penuh proses hukum, termasuk pendalaman motif," ujarnya.

Sri mengatakan Pos Indonesia akan memperketat pengawasan dan memperkuat tata kelola pengantaran dokumen, terutama surat yang berkaitan dengan lembaga negara dan institusi peradilan.

Perusahaan juga menegaskan tidak memiliki kepentingan terhadap substansi dokumen maupun proses hukum dan politik yang sedang berlangsung di Kabupaten Gowa.

Pos Indonesia menghormati hak Bupati Gowa untuk menempuh upaya hukum terkait tidak tersampaikannya surat MA tersebut. Perusahaan juga kembali meluruskan informasi sebelumnya mengenai keberadaan dokumen.

"PT Pos Indonesia (Persero) menyampaikan permohonan maaf kepada Mahkamah Agung RI selaku pengirim, kepada Bupati Gowa selaku alamat tujuan penerima, serta Pengadilan Agama Sungguminasa atas tidak tersampaikannya dokumen penting dari Mahkamah Agung yang ditujukan kepada Bupati Gowa," ucapnya.