Studi Kelayakan Stadion Untia Makassar Ditargetkan Rampung Akhir 2025

Pemkot Makassar menyiapkan studi kelayakan senilai Rp1 miliar dan masterplan Rp800 juta melalui APBD Perubahan Dinas PU. Penimbunan diestimasi menelan dana sekitar Rp70 miliar, sementara pengurusan izin Amdal dan Andalalin dipatok Rp1,3 miliar. 

Namun, skema pendanaan konstruksi senilai Rp400-500 miliar hingga kini masih terbuka. Opsi investasi pihak ketiga dan pendanaan penuh lewat APBD sama-sama disiapkan.

"Konstruksinya nanti kita lihat skemanya. Apakah skema investasi atau APBD murni. Karena kalau kita hanya mematok skema investasi, mudah-mudahan tidak terjadi, ketika ada investor yang masuk, jangan sampai ini gagal," kata Zulkifly.

Sejumlah detail teknis stadion juga belum dibuka ke publik. Hingga kini, desain bangunan, kapasitas, dan fasilitas penunjang baru akan dirumuskan dalam Detail Engineering Design (DED) setelah studi kelayakan rampung.

"Kita belum masuk di situ karena di dalam DED. Nanti dituangkan dalam studi kelayakan," kata Zulkifly.

Setelah studi kelayakan rampung, tahap berikutnya pada 2026 diarahkan untuk penimbunan lahan di kawasan Untia. Penimbunan ini akan dilanjutkan dengan penyusunan DED serta pengurusan izin Amdal dan Andalalin.

"Setelah itu, di tahun 2027, baru kita akan mendirikan stadion. Kemudian, skemanya juga kita akan buat. Nanti kita mau rapatkan skema investasi ataukah dengan skema APBD murni. Tetapi itu semua dituangkan dalam dokumen studi kelayakan," kata Zulkifly.

Diwawancarai terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, Zuhaelsi Zubir, menegaskan studi kelayakan akan dikerjakan dengan pola swakelola tipe III. Pola ini melibatkan perguruan tinggi agar pelaksanaannya dapat rampung tepat waktu.

Pola swakelola tipe III memungkinkan perencanaan agar bisa lebih cepat. Melalui pola ini, proyek tidak perlu tender terbuka yang memakan waktu, dan hasilnya tetap berbobot secara akademik karena melibatkan tenaga ahli dari kampus.

"Kita memakai skema swakelola tipe 3 karena kalau kita memakai skema dari untuk FS, kita menggunakan skema seleksi, otomatis waktu yang tidak mencukupi dari tahun ini. Karena kita harus target selesai di Desember ini," kata Zuhaelsi. 

Dari sisi legalitas, Zuhaelsi memastikan lahan seluas 6,3 hektare di Untia berstatus aset Pemkot Makassar. Dinas Pertanahan diminta berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memeriksa sertifikat dan ukuran lahan.

"Lahan untuk kawasan stadion itu 6,3 hektare. Sudah ada legalitas Dinas Pertanahan yang merupakan aset dari pemerintah kota. Lahan sudah tidak ada masalah," kata Zuhaelsi.