Sekolah Rakyat akan Diluncurkan di 8 Titik di Sulsel
Tiap titik lokasi rata-rata diisi 150 siswa, kecuali di Sentra Wirajaya hanya 100. Seleksi siswa dilakukan oleh kepala daerah dan tim asesmen.
Sekolah Rakyat berbasis asrama dengan fasilitas gratis termasuk pakaian, buku, laptop, dan konsumsi harian. Kurikulum berbasis digital dengan sistem LMS.
Orang tua dari keluarga miskin juga diberdayakan melalui skema bantuan seperti PKH, sembako, dan kepesertaan BPJS Kesehatan PBI.
Makassar, IDN Times - Pemerintah pusat menyiapkan peluncuran 100 titik Sekolah Rakyat secara serentak di seluruh Indonesia pada awal Juli 2025. Delapan di antaranya berlokasi di Sulawesi Selatan (Sulsel). Program ini menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu, khususnya yang tercatat dalam kelompok desil satu berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Kepala Dinas Sosial Sulsel, Abdul Malik Faisal, menjelaskan bahwa 4 dari 8 titik di Sulsel memanfaatkan fasilitas milik Kementerian Sosial, antara lain Sentra Wirajaya, Nirannuang, Balai Pendidikan, dan Jalan Salodong di Makassar. Empat lainnya menggunakan fasilitas milik pemerintah daerah, yaitu di BPSDM Sulsel, Kabupaten Wajo, Sidrap, dan Takalar.
"Kita bersyukur ada 8 dari 100 yang akan launching di awal Juli atau akhir Juni nanti oleh Bapak Presiden. Tanggal 20 Juni itu sudah ada pengumuman siswa seluruh Indonesia termasuk Sulawesi Selatan, di mana semua siswa itu ditetapkan oleh kepala daerah," kata Malik Faisal, Kamis (12/6/2025).
1. Tiap titik lokasi rata-rata diisi 150 siswa
Total kuota untuk Sulsel kurang lebih seribu siswa. Di tiap titik rata-rata 150 siswa, kecuali di Sentra Wirajaya hanya 100. Khusus di BPSDM, dari 150 kuota, sudah terjaring 124 anak. Selebihnya, masih ada proses asesmen untuk menyaring sisanya.
Penetapan peserta didik ditentukan oleh kepala daerah sesuai jenjang sekolah. Untuk unit yang dikelola pemerintah provinsi seperti BPSDM, penetapan siswa dilaksanakan oleh Gubernur. Sementara untuk unit milik Kemensos, proses seleksi dipimpin langsung oleh Dinas Sosial dan tim asesmen, meliputi kunjungan ke rumah, wawancara anak dan orang tua, serta verifikasi kondisi sosial ekonomi.
"Setelah rampung, akan diumumkan calon sementara oleh kepala dinas atas nama gubernur. Kemudian, ada tes administrasi, tes kesehatan. Ini sebenarnya bagian daripada kelengkapan supaya betul-betul kita tahu kondisi anak ini sebelum dia masuk belajar di Sekolah Rakyat," kata Malik.
2. Sekolah gratis berbasis asrama
Sekolah Rakyat didesain sebagai boarding school. Semua kebutuhan siswa ditanggung pemerintah, termasuk pakaian, buku, laptop, dan konsumsi harian. Kurikulum disiapkan berbasis digital dengan sistem LMS (Learning Management System) untuk memudahkan siswa mengakses materi dan tugas secara daring.
"Jadi mereka umpamanya setelah mengikuti proses belajar mengajar, maka materinya ada di LMS untuk bisa dibuka kembali, termasuk tugas-tugas yang akan diberikan," kata Malik.
Selain pembelajaran formal, sekolah ini juga memetakan bakat siswa melalui proses talent scouting. Para siswa akan mendapat pelatihan vokasional untuk menunjang kemandirian ekonomi di masa depan.
3. Tak hanya siswa, orang tua juga diberdayakan
Menurut Malik, tidak semua anak dari keluarga miskin langsung tertarik bersekolah. Banyak dari mereka sudah membantu orang tua mencari nafkah. Karena itu, pemerintah juga menyiapkan skema pemberdayaan orang tua melalui bantuan seperti PKH, sembako, dan kepesertaan BPJS Kesehatan PBI.
"Makanya, Sekolah Rakyat ini bukan cuma mengurus anak-anaknya tapi termasuk orang tuanya. Mereka akan diberdayakan supaya kalau anaknya masuk, tetap dia berdaya," katanya.
