SAFEnet: Ruang Digital Indonesia Kini Makin Jadi Sasaran Pengawasan

Nenden mengatakan ruang digital di Indonesia kini tidak lagi sekadar digunakan sebagai alat untuk kepentingan publik. Ruang tersebut juga menjadi salah satu sasaran pengaturan dan pengawasan.

Dia menyinggung keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menurutnya, berbagai aturan turunannya telah membuat ruang digital semakin terregulasi.

"Ruang digital bukan lagi hanya sekadar alat yang memang digunakan untuk kepentingan publik, tapi malah menjadi salah satu ruang yang ditarget untuk diatur dan juga ditarget sebagai tempat yang akhirnya dengan mudah melakukan monitoring ataupun melakukan pengawasan terhadap orang-orang yang memang aktif di ruang digital," katanya.

Nenden mengatakan perubahan tersebut turut memengaruhi cara masyarakat sipil menggunakan ruang digital. Ruang digital sebelumnya banyak dimanfaatkan untuk menyuarakan advokasi dan mengorganisasi gerakan.

Pada periode sebelumnya di era Joko Widodo, kata dia, aktivisme digital pernah memiliki pengaruh besar dalam mendorong isu publik. Salah satunya melalui fenomena No Viral, No Justice, ketika masyarakat memanfaatkan media sosial untuk memperbesar perhatian terhadap suatu kasus dan mendorong proses pencarian keadilan.

Namun, Nenden menilai strategi tersebut kini mengalami perubahan. Pengaruhnya tidak lagi sekuat sebelumnya.

"Ruang digital tidak bisa kita treat sama dengan zaman Jokowi dulu. Sekarang tagar No Viral No Justice, rasa-rasanya tidak bisa sepowerful dulu," katanya.

Menurut Nenden, tantangan masyarakat sipil di ruang digital saat ini tidak hanya berupa penggunaan aturan hukum. Dia juga menyoroti meningkatnya operasi informasi dan manipulasi ekosistem informasi.

"Saat ini di era Prabowo kayak semuanya itu semuanya dilegitimasi. Bagaimana di ruang digital nuansa militaristiknya itu sudah berasa sangat struktur-terstruktur," katanya.

Nenden menilai operasi informasi digunakan untuk membentuk narasi yang mendukung kebijakan prioritas pemerintah. Di sisi lain, isu yang didorong masyarakat sipil dinilai semakin sulit mendapatkan visibilitas.

Dia juga menyoroti perkembangan moderasi konten yang membuat pembatasan di ruang digital semakin kompleks. Salah satunya melalui shadow banning, yakni kondisi ketika akun atau konten tidak secara eksplisit dihapus, tetapi jangkauannya dibuat lebih terbatas sehingga tidak mudah muncul atau menjadi viral.

"Isu-isu yang harusnya viral menjadi tidak viral karena tidak dibantu oleh algoritma," katanya.

Nenden mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi masyarakat sipil. Terutama dalam mempertahankan ruang demokrasi di tengah meningkatnya tekanan terhadap aktivitas digital.

Meski demikian, masyarakat sipil dinilai mulai beradaptasi dengan kondisi tersebut. Menurut Nenden, aktivisme tidak lagi dapat sepenuhnya mengandalkan ruang digital.

Nenden mengatakan masyarakat sipil kini perlu mengombinasikan penggunaan teknologi. Strategi tersebut juga perlu disertai pengorganisasian langsung di tingkat akar rumput.

"Bagaimana mengombinasikan teknologi, ruang digital, dan juga pengorganisasian dan mobilisasi massa di lapangan menjadi sesuatu yang sangat penting," katanya.

Menurutnya, ruang digital harus dipandang sebagai salah satu alat dalam strategi gerakan masyarakat sipil. Ruang digital bukan satu-satunya ruang perjuangan.

Dia menilai kemampuan masyarakat sipil membaca perubahan karakter ruang digital menjadi bagian penting dari resiliensi gerakan demokrasi. Hal itu diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan di ruang digital di Indonesia.

"Tidak semuanya all in di digital, tapi itu hanya sebagai bagian kecil dari strategi. Nah, itu yang menurutku juga mulai masuk ya sebagai upaya strategi yang bagaimana upaya resiliensi dari masyarakat sipil," kata Nenden.