Ruang Kelas SD Negeri di Makassar Ini Disegel karena Sengketa Lahan

Menurut keterangan Fitri, dua ruang kelas itu disegel sejak tahun 2020 lalu. Namun karena pandemik COVID-19 merebak saat itu, maka ruang kelas pun tidak terpakai. 

Setelah pembelajaran tatap muka kembali dimulai, ruang kelas itu masih disegel. Pihak yang mengaku pemilik lahan, kata Fitri, akan membawa massa jika ruang kelas itu dibuka. 

Namun setelah viral di media, ruang kelas itu pun dibuka kembali. Seng dan kayu yang digunakan untuk menutup ruang kelas itu bahkan masih terlihat. Ruang kelas itu sudah digunakan kembali.

"Kemarin itu dibersihkan. Sempat ditutup dengan seng," kata Fitri menunjukkan seng yang sebelumnya menutup pintu kelas.

Meski ruang kelas II dan III dibuka, ruang perpustakaan masih ditutup seng sehingga siswa tidak bisa masuk.

Selama kelas itu ditutup, siswa kelas II dan III harus menumpang di kelas lain. Beruntung, sistem pembelajaran di sana masih bergantian sehingga siswa dibagi menjadi masuk pagi dan masuk siang.

Siswa kelas II yang masuk pagi bisa belajar menggunakan kelas yang penghuninya masuk siang. Sementara kelas III, harus menumpang di kelas lain.

"Kalau kelas III bisa numpang di kelas satu. Kelas satu kan digabung toh. Jadi dia masuk pagi, nanti siangnya kelas dua," kata Fitri.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Muhyiddin mengatakan pihaknya akan terus memastikan agar kegiatan belajar di sana tidak terganggu. Terkait sengketa lahan, pihaknya hanya menunggu laporan dari Dinas Pertanahan.

Dinas Pertanahan saat ini sedang berupaya menelusuri kasus sengeketa lahan itu. SD Inpres Mallengkeri I ini telah berdiri sejak tahun 1979 di atas sebuah tanah wakaf. Kemudian, ada pihak yang memasang spanduk di seng pembatas yang menyatakan bahwa sebagian lahan sekolah itu adalah miliknya.

Muhyiddin mengatakan sengketa lahan ini akan diselidiki termasuk soal sertifikat yang baru muncul sekarang padahal sekolah itu sudah lama berdiri. Selain itu, pihaknya juga telah membicarakan hal ini dengan kepala sekolah sekarang maupun yang sebelum-sebelumnya.

"Kita menunggu saja hasil penelusuran Dinas Pertanahan yang penting itu tidak menggangu proses belajar mengajar. Tetap berjalan," katanya.