Rasa Kecewa dan Keresahan CPNS-PPPK akibat Penundaan Pengangangkatan
- Pemerintah menunda pengangkatan CPNS dan PPPK hingga Oktober 2025 dan Maret 2026, menimbulkan kekecewaan dari para calon pegawai yang telah mengeluarkan banyak biaya.
- Penundaan ini berdampak pada perencanaan keuangan dan profesional para calon pegawai, membuat mereka harus bertahan dengan pekerjaan lama sambil menunggu kepastian dari pemerintah.
- Para calon pegawai berharap pemerintah memberikan kepastian dalam hal jadwal maupun kebijakan keuangan yang menyertainya, serta meminta percepatan pengangkatan bagi mereka yang telah menyelesaikan administrasi.
Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Makassar, IDN Times - Pemerintah menunda pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pengangkatan CPNS yang sebelumnya dijadwalkan pada Maret 2025 diundur menjadi 1 Oktober 2025, sementara pengangkatan PPPK yang awalnya dijadwalkan Juli 2025 bergeser menjadi 1 Maret 2026.
Keputusan ini menuai kekecewaan dari para calon pegawai yang telah lolos seleksi, tak terkecuali di Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka mengaku sudah mengeluarkan banyak biaya untuk pemberkasan serta merancang masa depan mereka berdasarkan jadwal awal yang ditetapkan.
1. Berharap kepastian jadwal
Fani, seorang CPNS di salah satu lembaga negara independen, mengaku masih berharap pengangkatan tetap sesuai jadwal awal. Sampai hari ini, dia masih tidak percaya dengan kabar penundaan pengangkatan itu.
"Sebenarnya sampai hari ini, bisa dibilang masih denial, kadang masih berharap bahwa pelaksanaan pengangkatan CPNS bisa sesuai dengan jadwal awal. Mengingat kalau dari tahapan sekarang ini kan masih tahapan mengajuan NIP sampai akhir Maret nanti," kata Fani kepada IDN Times via WhatsApp.
Dampak penundaan ini juga dirasakannya dalam perencanaan keuangan dan profesionalnya. Selain soal resign dari tempat kerja sebelumnya, juga terkait pembelian seragam dan kebutuhan lainnya. Semuanya butuh biaya dan jadwal yang tidak pasti membuat perencanaan menjadi kacau.
"Saat ini, strategi yang saya lakukan masih dengan mengandalkan pekerjaan sebelum terangkat dengan CPNS, sembari berharap kita berharap dana saving yang disiapkan tidak segera habis terpakai," katanya.
Saat ini, Fani masih bertahan dengan pekerjaan lamanya sembari menunggu kepastian dari pemerintah. Dia berharap tidak ada lagi perubahan jadwal agar para CPNS dapat menyiapkan langkah mereka dengan pasti.
"Saya bersyukurnya saat ini masih memiliki pekerjaan sembari menunggu kepastian. Cuma lagi-lagi karena ketidakpastian ini, tidak bisa ada rencana yang benar-benar matang yang bisa dipersiapkan, selain terus berdoa dan berharap kalau pemerintah bisa lebih bijak dan menimbang dengan baik," kata Fani.
2. Beban finansial semakin berat
Bisma (bukan nama sebenarnya), seorang calon PPPK di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, merasa bahwa penundaan ini berdampak besar bagi dirinya dan ribuan peserta lainnya. Dia sudah banyak menghabiskan jutaan Rupiah hanya untuk mengurus berkas.
Dia jelas merasa kecewa. Selain rugi secara finansial, juga rugi tenaga. Karena penundaan ini, banyak perencanaannya yang ikut tertunda, termasuk rencana masa depan seperti menikah.
"Mereka (pemerintah) tidak lihat waktu kita urus berkas. Kalau dipikir ya, yang tes narkoba lengkap Rp500 ribu, urus SKCK, belum biaya bensin kiri kanan, belum makanan, kurang lebih Rp1 juta untuk urus berkas saja," ungkapnya saat diwawancarai via telepon.
Dia juga menyoroti potensi dampak finansial lebih lanjut. Tenaga honorer yang sudah lulus seleksi PPPK tahap 1 tahun 2024 lalu, gajinya hanya dianggarkan sampai bulan Juni 2025.
"Jika pengangkatan ditunda hingga 2026, bagaimana dengan nasib kami di bulan Juli hingga Maret tahun depan?” katanya dengan nada khawatir.
Bisma berharap pemerintah tidak menunda pengangkatan hingga tahun depan. Kalau bisa, setidaknya di bulan Juni atau Juli 2025, pemerintah sudah mengangkat PPPK yang lolos seleksi ini.
"Saya berharap kepada gubernur dan presiden sekarang, jangan tahun depan. Kalau bisa di bulan tujuh, yang jelas tahun ini. Secepatnyalah. Mau di bulan enam, bulan tujuh alhamdulillah, tapi kalau di tahun depan, asli orang-orang menderita," katanya.
3. Harapan CPNS dan PPPK untuk pemerintah
Para calon pegawai ini berharap pemerintah segera memberikan kepastian, baik dalam hal jadwal maupun kebijakan keuangan yang menyertainya. Mereka juga meminta pemerintah untuk mempertimbangkan percepatan pengangkatan, terutama bagi mereka yang telah menyelesaikan seluruh proses administrasi.
Fani berharap ada perubahan keputusan melalui Inpres yang sedang diwacanakan. Dia juga meminta kepastian agar para CPNS maupun PPPK bisa mengambil langkah yang jelas tanpa harap-harap cemas.
"Semoga segera ada kepastian dan tidak ada lagi riuk-riuk mengenai penundaan, pun kalau memang ditunda segera putuskan biar para CPNS bisa mengambil langkah pasti karena untuk saat ini kami benar-benar hanya harap-harap cemas menunggu kepastian jadwal," kata Fani.
Sementara itu, Bisma berharap Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman bisa memperjuangkan nasib mereka dengan tidak mengikuti kebijakan penundaan itu. Dia juga berharap agar Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan kembali perihal kebijakan tersebut.
"Masa tidak ada perhatiannya presiden atau gubernur. Angkat kami saja. Terkhusus untuk gubernur sekarang, kalau memang mencukupi anggarannya, bisalah angkat kita lebih dahulu," kata Bisma.
