PSBB Gorontalo Dimulai Besok, Seluruh Akses Keluar Masuk Ditutup
Gorontalo, IDN Times - Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Provinsi Gorontalo mulai diberlakukan pada Senin (4/5) hingga Senin (18/5) mendatang. Namun, pada tiga hari pertama pemerintah setempat akan fokus melakukan sosialisasi terlebih dahulu.
Jadwal pemberlakuan PSBB serentak disepakati enam kabupaten/kota yang ada di Provinsi Gorontalo dengan mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) yang diteken Rusli Habibie.
“Persetujuannya mulai tanggal 4 sampai tanggal 18 Mei, total empat belas hari. Tapi kami memohon tiga hari mensosialisasikan untuk sosialisasi Pergub ini.,” kata Gubernur Gorontalo Rusli Habibie di Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Minggu (3/5).
Ia mengatakan sosialisasi PSBB Provinsi Gorontalo akan dilaksanakan di Perlimaan Telaga atau di perbatasan antara Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo. Sementara pemerintah kabupaten/kota akan menyosialisasikan di wilayahnya masing-masing.
“Senin launching-nya langsung sosialisasi kepada masyarakat. Apa saja inti sarinya Pergub ini, apa isi Pergub itu yang tidak bisa dan bisa dilakukan masyarakat, hari kedua hari selasa, hari ketiga hari rabu dan hari kamis sudah mulai penindakan,” katanya.
1. Selama pelaksanaan PSBB pasar mingguan ditutup dan aktivitas di masjid dibatasi
Pada pembahasan Pergub PSBB Provinsi Gorontalo yang paling krusial adalah pembahasan pasar harian dan mingguan. Namun kata Rusli hanya pasar mingguan yang akan ditutup dan digantikan dengan belanja online.
“Contohnya di Kota Gorontalo yang sudah mulai mencoba berbelanja online, harganya lebih murah, cepat, kita tidak perlu keluar rumah diantar langsung dan yang dipesan sesuai dengan ukuran,” ujar Gubernur Gorontalo.
Ia pun mengimbau masyarakat melakukan pembelian online atau berbelanja tidak langsung untuk mengurangi aktivitas di luar rumah pada pelaksanaan PSBB. “Tidak harus datang ke toko-toko apalagi datang ke pasar mingguan,” tutur Rusli.
Ia juga mengatakan, masyarakat harus mengikuti imbauan dalam surat edaran Kementerian Agama (Kemenag) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), terkait aktivitas ibadah berjemaah di masjid-masjid.
“Jangan di sini ada yang salat di sana ada yang tidak, sehingga menimbulkan kecemburuan,” ujarnya.
2. Seluruh akses keluar masuk Provinsi Gorontalo ditutup
Selama pelaksanaan PSBB, ujar Rusli, akses keluar masuk Provinsi Gorontalo akan ditutup, terkecuali kendaraan logistik dan ambulans. Namun kendaraan yang masuk akan tetap diperiksa sesuai dengan protokol kesehatan dan keamanan.
“Tapi tetap kita periksa. Contohnya kendaraan yang membawa ayam kita periksa di posko cek poin apakah ayam ini tidak membawa virus nanti akan diperiksa oleh petugas yang ada di posko.”
Rusli lebih jauh menjelaskan, kebijakan PSBB untuk wilayah perbatasan di kabupaten/kota akan diatur oleh masing-masing bupati dan wali kota setempat.
3. Pembatasan waktu aktivitas masyarakat saat PSBB
Gubernur Rusli menerangkan bahwa, aktivitas masyarakat selama penerapan PSBB akan dibatasi dari pukul 05.00 WITA sampai 17.00 WITA. Aktivitas masyarakat juga harus mematuhi protokol kesehatan pencegahan wabah virus corona.
“Pakai masker, dia datang ke bank harus pakai masker, tidak pakai masker tidak akan dilayani, dia datang ke SPBU tidak pakai masker juga tidak akan dilayani,” katanya.
Pembatasan juga dilakukan kepada tukang bentor dan juga pengendara sepeda motor. “Yang naik motor tidak boleh berboncengan itu kan tidak jaga jarak, begitu juga dengan tukang bentor hanya tukang bentor dan satu orang penumpang tidak boleh dua orang” tuturnya.
4. Pemerintah kabupaten/kota diminta transparan dalam menyalurkan bantuan
Wabah corona ini, kata Rusli sangat berdampak kepada perekonomian masyarakat sehingga setiap kepala daerah baik bupati dan wali kota diminta untuk menyalurkan bantuan secara merata. Ia juga meminta agar pemerintah kabupaten/kota transparan dalam memberikan bantuan kepada masyarakat.
“Harus diumumkan (penerima bantuan), contohnya di Kota Gorontalo di Kelurahan Tenda. Di Kelurahan Tenda itu berapa yang terima, berapa yang PKH, berapa yang BLT dan berapa yang JPS. Jangan sampai ada kecemburuan seperti daerah lain,” katanya.
Rusli mengingatkan, pembagian bantuan sembako bagi warga nantinya, akan diaudit oleh pemerintah pusat melalui lembaga terkait untuk mengetahui ketepatan penyaluran bantuan.
“Dikemanakan uang, belanja sumbernya dari mana, bagaimana pergeserannya itu harus runut. Harus terarsip bagus dan mengikuti regulasi yang ada,” ujarnya.
