Polisi Makassar Ancam Pidana Warga yang Tolak Jenazah Pasien COVID-19

Video aksi penolakan yang ramai-ramai jadi sorotan hingga viral di media sosial diisyaratkan kepolisian bisa menjadi alat bukti dalam penyelidikan dan penelusuran. Sejumlah orang yang ada di dalam video tersebut dianggap polisi, seolah-olah memprovokasi warga setempat agar ikut berkumpul dan menolak prosesi pemakaman.

Beberapa orang dalam video itu bahkan sempat bersitegang dengan aparat keamanan yang berupaya menenangkan massa. Mobil ambulans dan tim medis berpakaian lengkap dengan alat pelindung diri (APD) terpaksa menepi di pinggir jalan sembari menunggu negosiasi antara aparat yang mengawal mereka dengan masyarakat.

Kurang lebih sejam bernegosiasi, tidak ada jalan keluar yang bisa diambil. Oleh aparat, mereka diminta untuk membubarkan diri setelah mobil ambulans yang mengangkut jenazah berbalik arah.

Perwira polisi berpangkat tiga bunga ini menerangkan, saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan tokoh masyarakat hingga tokoh agama setempat agar tidak lagi menolak pemakaman jenazah pasien COVID-19.

Terlebih, kata Yudhiawan, jenazah telah diurus sesuai dengan prosedur tetap organisasi kesehatan dunia atau WHO. Yudhiawan menegaskan tidak ada lagi alasan warga untuk menolak pemakaman jenazah di kemudian hari.

"Itukan sudah dua kali, pokoknya yang ketiga tidak boleh ada lagi penolakan. Tidak mungkin akan menularkan. Dan itu sudah disemprot disinfektan, mobilnya sudah disemprot, pegawainya sudah disemprot jadi begitu ditanam (dimakamnkan) sudah selesai," tegas Yudhiawan.

Lebih lanjut, Yudhiawan mengaku telah menginstruksikan Bhabinkamtibmas di beberapa lokasi pemakaman yang ada di wilayah hukumnya, untuk terus menyosialisasikan prosedur pemakaman khusus pasien COVID-19. Sebab menurutnya hasil penelusuran di lapangan beberapa warga belum tahu prosedur pemakaman.

"Mereka rupanya tidak tahu kalau sampai dalam tanah sudah tidak menular. Kalau nanti menolak lagi kita kenakan Undang-Undang ketertiban umum. Tidak boleh mengganggu ketertiban umum. Itu kan tanah umum miliknya pemerintah bukan milik warga," tegas Yudhiawan.