Polemik Paskibraka, Pemprov Sulsel Tegaskan Tak Bisa Intervensi

29 Mei 2026, 12:46 WIB

Ashrawi Muin

News

Channel

Add as Preferred source

Polemik Paskibraka, Pemprov Sulsel Tegaskan Tak Bisa Intervensi

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menemui peserta seleksi Paskibraka asal Makassar bersama perwakilan Pemerintah Kota Makassar di Rumah Jabatan Gubernur, Senin (25/5/2026). (Dok. Humas Pemprov Sulsel)

Intinya Sih

Pemprov Sulsel menegaskan tidak memiliki kewenangan mengubah hasil seleksi Paskibraka nasional dan menghormati seluruh tahapan yang dijalankan sesuai pedoman pusat.
Gubernur Andi Sudirman Sulaiman menemui peserta asal Makassar serta Pemkot untuk menjaga komunikasi terbuka dan memastikan aspirasi tersampaikan ke panitia pusat tanpa intervensi.
Menanggapi polemik di media sosial, Pemprov mengajak masyarakat bersikap bijak, menegaskan proses seleksi berjalan sesuai mekanisme nasional, dan berkomitmen menyalurkan aspirasi secara resmi.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Makassar, IDN Times - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi hasil seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional. Penetapan peserta yang lolos disebut sepenuhnya menjadi kewenangan panitia pusat sesuai mekanisme nasional yang berlaku.

Penegasan itu disampaikan di tengah polemik hasil seleksi peserta asal Kota Makassar berinisial CYL yang ramai diperbincangkan di media sosial. Nama peserta tersebut sebelumnya menjadi sorotan setelah disebut gagal lolos sebagai delegasi Sulawesi Selatan ke tingkat nasional.

1. Pemprov sebut penetapan peserta kewenangan pusat

ilustrasi Paskibraka (pexels.com/Adi Pratama)

Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Sulsel, Muhammad Salim Basmin, menegaskan pihaknya menghormati seluruh tahapan seleksi yang berlangsung secara berjenjang sesuai pedoman nasional. Menurut dia, Pemprov tidak memiliki kewenangan mengubah ataupun menentukan hasil akhir seleksi peserta Paskibraka nasional.

"Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan siap memfasilitasi apabila Pemerintah Kota Makassar ingin mengajukan keberatan atau menyampaikan aspirasi secara resmi kepada Panitia Pusat sesuai mekanisme yang berlaku," kata Salim Basmin, dikutip, Jumat (29/5/2026).

Dia menyebut ruang komunikasi perlu dibuka agar aspirasi peserta maupun pemerintah daerah dapat disampaikan melalui jalur resmi. Menurutnya, langkah itu diperlukan agar tidak muncul kesalahpahaman di ruang publik.

2. Gubernur Sulsel temui peserta dan Pemkot Makassar

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman saat diwawancarai, Kamis (30/4/2026). IDN Times/Asrhawi Muin

Sebagai bentuk respons terhadap polemik yang berkembang, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, disebut telah menemui langsung peserta asal Makassar tersebut di Rumah Jabatan Gubernur pada Senin (25/5/2026).

Pertemuan itu juga melibatkan Pemerintah Kota Makassar melalui unsur Kesbangpol Makassar. Pemprov Sulsel menyebut langkah tersebut sebagai upaya menjaga komunikasi tetap terbuka di tengah sorotan publik terhadap hasil seleksi.

Menurut Salim Basmin, Pemprov Sulsel berupaya memastikan setiap aspirasi dapat tersampaikan dengan baik kepada otoritas pusat. Namun, Pemprov Sulsel disebut tidak mencampuri kewenangan panitia nasional dalam penetapan hasil seleksi.

3. Pemprov ajak masyarakat sikapi polemik secara bijak

ilustrasi paskibraka (unsplash.com/Mufid Majnun)

Polemik seleksi Paskibraka sebelumnya ramai dibahas di media sosial setelah muncul pertanyaan terkait mekanisme penilaian dan transparansi hasil seleksi. Sejumlah pihak bahkan menyoroti dugaan ketidakadilan dalam proses penentuan delegasi Sulsel ke tingkat nasional.

Menanggapi situasi tersebut, Pemprov Sulsel mengajak masyarakat menyikapi berbagai informasi yang berkembang secara proporsional dan berdasarkan informasi utuh. Pemprov juga menegaskan seluruh proses seleksi berlangsung sesuai mekanisme nasional dan meminta publik menghormati tahapan yang telah berjalan.

"Pemprov Sulsel berkomitmen memastikan aspirasi masyarakat terkait transparansi proses seleksi dapat tersampaikan dengan baik kepada otoritas pusat, tanpa mencampuri kewenangan penetapan hasil seleksi nasional," kata Salim Basmin.