Polda Sulsel Ingatkan soal Mural: Bisa Dipidana Pakai UU ITE

Zulpan menjelaskan, mural yang dianggap berlebihan maksudnya adalah mural yang menyudutkan pemerintah dan berpotensi menebar kekacauan. Apalagi bila sampai membuat gaduh masyarakat di tengah upaya pemerintah berjuang menuntaskan pandemik COVID-19.

Menurut Zulpan, pemantauan mural bukan bermaksud untuk membatasi ruang berekspresi. Melainkan sebagai bentuk pencegahan agar pesan yang disampikan tidak terkesan memecah belah bangsa.

"Jadi kita harap itu tidak terjadilah," ucapnya.

Di sisi lain, Zulpan juga menyatakan bahwa tim cyber kepolisian semakin intens memantau kondisi di dimensi maya. Petugas mengantisipasi adanya kampanye-kampanye radikal di media sosial yang berpotensi mempengaruhi stabilitas keamanan masyarakat.

Langkah itu juga sebagai respons atas peristiwa penangkapan tiga terduga pelaku jaringan Jemaah Islamiah (JI) di Luwu Timur oleh Tim Densus 88 Antiteror Mabes Polri.

"Saya rasa tim (cyber) sudah bekerja sebagaimana biasa, makanya kita sedini mungkin apabila ada gejolak langsung ditindak," katanya.

Zulpan mengimbau masyarakat juga ikut berperan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan paham-paham radikal. Minimal bisa memberikan informasi kepada aparat keamanan apabila di lingkungannya, terdapat tingkah laku masyarakat atau kelompok yang mencurigakan.

"Tentunya ini adalah tanggung jawab kita bersama, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat agar apa yang terjadi bisa kita antisipasi secara bersama. Karena ideologi kita sudah jelas, pancasila," ucapnya.