Makassar, IDN Times - Kasus dugaan korupsi dengan modus markup harga sembako COVID-19 di Kota Makasssar, memasuki babak baru. Penyidik Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan tengah membidik pihak yang bakal jadi tersangka.
Kasus tersebut kini naik ke tahap penyidikan, setelah beberapa bulan penyelidikan bergulir.
"Sudah ada yang akan jadi tersangka," kata Direktur Kriminal Khusus Kombes Widoni Fedri kepada IDN Times, Rabu (18/11/2020).
Widoni mengakui penyelidikan kasus itu berjalan lama. Polda Sulsel telah menanganinya sejak Juni 2020. Menurut dia, panjangnya waktu penyelidikan dibutuhkan untuk mengumpulkan keterangan tambahan dari berbagai pihak.
Soal calon tersangka, Widoni belum bersedia mengungkapkan identitasnya. Begitu juga dengan orang-orang yang dimintai keterangan.
"Nanti saja yah. (Tinggal) tunggu waktunya saja," ucap Widoni.
Penyidikan kasus dugaan markup berawal dari laporan masyarakat yang merasa pembagian sembako tidak merata. Saat itu Pemkot Makassar membagikan sembako untuk warga yang perekonomiannya terdampak pandemi.
Pada keterangan sebelumnya, Kepala Sub Direktorat III Direskrimsus Kompol Rosyid mengatakan pihaknya sudah memeriksa berbagai pihak terkait kasus itu. Sebagian di antaranya merupakan pegawai di lingkup Dinas Sosial Kota Makassar.
"Benar sudah 70 orang yang diperiksa. Dalam tahap penyelidikan kita menyebutnya klarifikasi," kata Rosyid.
Lembaga Anti Corruption Commitee (ACC) Sulawesi menyoroti kinerja Polda Sulsel soal penanganan kasus dugaan markup bansos COVID-19. Menurut temuan ACC, harga satu paket sembako dilaporkan senilai Rp600 ribu, sedangkan yang dibagikan cuma senilai Rp100 ribu.
"Besaran dugaan markup tinggal diselisih saja untuk hitung jumlah atau besarannya," kata Direktur ACC Sulawesi Abdul Kadir Wokanubun.
Kadir berharap Polda Sulsel menyelidiki secara tuntas kasus itu dan bersikap transparan dengan segera merilis hasil penyidikan ke publik.