Peserta Prakerja Makassar Berbagi Pengalaman di Temu Alumni
Makassar, IDN Times - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar kegiatan Temu Alumni Prakerja di Hotel Sheraton Makassar, Senin malam (25/3/2024). Kegiatan diikuti 131 peserta dari 20 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, yang berbagi cerita pengalaman dan perjalanan transformasi hidup usai mengikuti program Prakerja.
Prakerja merupakan program beasiswa pemerintah di bawah Kemenko Bidang
Perekonomian, yang memberikan kesempatan bagi masyarakat meningkatkan keterampilan dan kompetensi, guna dapat bekerja dan berwirausaha. Program ini berjalan sejak masa pandemik COVID-19 di tahun 2020 dan terus berjalan hingga 2024.
Direktur Pemantauan dan Evaluasi Prakerja Cahyo Pribadi mengatakan, program Prakerja dinaungi oleh Komite Cipta Kerja yang diketuai Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Komite itu diisi 14 kementerian dan lembaga. Program ini hadir dengan konteks di mana 90 persen angkatan kerja di Indonesia, menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 2019, belum pernah mendapatkan pelatihan.
"Kenapa ada program Kartu Prakerja, yaitu memberikan akses beasiswa pelatihan dan juga informasi terkait dengan pelatihan agar angkatan kerja di punya kesempatan untuk berlatih. Baik untuk mencari keterampilan baru atau pun meningkatkan keterampilan, jadi itu bisa dipakai untuk peningkatan kompetensi produktivitas dan kewirausahaan," kata Cahyo di Makassar.
1. Awalnya Prakerja mengemban misi ganda
Cahyo menerangkan, saat awal bergulir, program Prakerja (dulu bernama Kartu Prakerja) mengemban misi ganda. Yaitu tetap memberikan pelatihan sembari menggulirkan insentif bagi pesertanya. Program ini merupakan program skala besar, yang telah menjangkau 17,57 juta masyarakat di seluruh Indonesia.
"Sekarang kita fokus kembali kepada misi pertama, yaitu untuk (keterampilan) angkatan kerja," katanya.
Program prakerja terbuka untuk angkatan kerja dari usia 18 hingga 64 tahun. Dengan syarat-syarat sesuai Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022, antara lain tidak sedang menempuh pendidikan formal, bukan anggota ASN, TNI/Polri, atau pejabat kepala desa. Program ini bisa untuk orang belum bekerja atau yang sudah bekerja dan mau meningkatkan keterampilannya.